DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk di dalamnya mengatur tentang perusahaan pelaksana TJSLP, program TJSLP, forum TJSLP, tim koordinasi pelaksanaan program TJSLP, penghargaan, pelaporan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, serta sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679), 4.PeraturanPemerintahNomor47Tahun2012tentang Tanggung JawabSosialdanLingkunganPerseroan Terbatas (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor 89,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5305), 5.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik IndonesiaNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: k. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di daerah. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program Cooperate Social Responsibility. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas: a. T 9 ba » pad» kepastian hukum, kepentingan umum, kebersamaan, partisipatif dan sinergi, keterbukaan, terencana dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keadilan dan pemerataan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah, memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah, memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di daerah: dan mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a.

(1)terwujudnya komitemen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah, terwujudnya program TJSLP yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah, terwujudnya kesepakatan koordinasi dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan TJSLP di daerah, dan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan TJSLP meliputi:

a.perusahaan pelaksana TJSLP, T program TJSLP, forum TJSLP, tim koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP, penghargaan, pelaporan, peran serta masyarakat, dan va Pp an pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 6

(1)Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP meliputi :
1. a.berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam: dan
2. b.penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan berhak:

a.menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan,
b.menentukan masyarakat yang akan menerima manfaat TJSLP dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD,
c.mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah,dan mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan wajib :

a.menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan Daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
b.melaksanakan Program TJSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan,
c.menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait.

BAB III

PROGRAM TJSLP

Pasal 9

Program TJSLP dapat berupa :

a.pemberdayaan masyarakat,
b.kemitraan, bina lingkungan,
d.investasi, dan/atau
e.sumbangan/donasi.

Pasal 10

(1)Program TJSLP meliputi bidang :
1. a.pendidikan,
2. b.kesehatan, infrastruktur, olah raga, seni, budaya dan pariwisata: sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, dan 5m MO Ao bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui Forum TJSLP.

Pasal 11

Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…