DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

(1)Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran,
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
c.Neraca,
d.Laporan Operasional,
e.Laporan Arus Kas,
f.Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp975.640.606.512,13
b.Belanja Rp958.487.778.266,80 Surpus/Defisit Rp17.152.828.245,33
c.Pembiayaan -Penerimaan Rp30.709.690.438,91 -Pengeluaran Rp14.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp22.709.690.438,91

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp34.912.128.524,87, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.010.552.735.037,00
2. b.Realisasi Rp975.640.606.512,13 Selisih Rp34.912.128.524,87
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp74.009.251.898,64 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.032.497.030.165,44
2. b.Realisasi Rp958.487.778.266,80 Selisih Rp74.009.251.898,64
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(39.097.123.373,77) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp(21.944.295.128,44)
2. b.Realisasi Rp17.152.828.245,33 Selisih Rp(39.097.123.373,77)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(765.395.310,47) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp35.944.295.128,44
2. b.Realisasi Rp36.709.690.438,17 Selisih Rp(765.395.310,47)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp14.000.000.000,00
2. b.Realisasi Rp14.000.000.000,00 Selisih Rp0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(765.395.310,47) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan netto Rp21.944.295.128,44
2. b.Realisasi Rp22.709.690.438,91 Selisih Rp(765.395.310,47)

Pasal 4

Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp1.405.614.750.475,91
b.Jumlah kewajiban Rp28.030.234.419,96
c.Jumlah ekuitas Rp1.377.584.516.055,95

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal perl Januari Tahun 2018 Rp36.711.615.115,91
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp212.879.733.180,33
c.Arus kas bersih dari aktivitas Investasi Aset non-keuangan Rp(209.726.904.935,00)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp 337.797.100,00
k.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018 Rp40.247.106.863,24

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 terdiri atas,

a.Pendapatan Rp900.920.178.305,82
b.Beban Rp706.487.754.090,29
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp194.432.424.215,53
d.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp10.107.355.634,00)
e.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp184.073.316.767,53

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e per 31 Desember 2018, terdiri atas,

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp36.711.290.438,91
b.Penggunaan SAL Rp36.709.690.438,91
c.Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranRp Rp39.862.518.684,24
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp39.862.518.684,24

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018, terdiri atas:

a.Ekuitas Awal Rp1.168.392.775.764,64
b.Surplus/Defisit LO Rp184.073.316.767,53
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp25.118.423.523,78
d.Ekuitas Akhir Rp1.377.584.516.055,95

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban palaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 "3 Lampiran II Lampiran III : Lampiran IV :ap Lampiran V Lampiran VI : Lampiran VII : . Lampiran VIII:sm » @
i.Lampiran IX : j-. Lampiran X n Lampiran XI : Lampiran XII :pem . Lampiran XIII: Lampiran XIV: Lampiran XV : Lampiran XVI:8 0 5 B Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanjadanpembiayaan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, program dankegiatan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Necara, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah dan Penyisihannnya Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah , Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Kegiatan — Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya,
g.Lampiran XVII: Daftar Dana Cadangan Daerah,
r.Lampiran XVIII: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir,
s.Lampiran XIX : Ikhtiar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah,
t.Lampiran XX : Laporan Realisasi Dana Desa,
u.Lampiran XXI : Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai: Per Golongan dan Jabatan,

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…