DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh termasuk didalamnya mengatur tentang Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Tugas dan Kewajiban Pemerintrah Daerah dan Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 10. 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134), Tambaban Lembaran Negara Nomor 4247), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69), Tambaban Lembaran Negara Nomor 4851), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 13. 14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633), 15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 16. Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 18. Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lemabaran daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lemabaran daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17), Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN , : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1, 2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango , yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsih sebagai tempat tinggal yang layak dihuni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagipemiliknya. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, saran, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak dihuni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih daeri satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. .Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri dari atas lebih dari satu satuan permukiman. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempathunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan banguan, tingkat kepadatan banguna yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana dan utilitas umum. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Rencana Detai Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupten/Kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Koefisiensi dasar bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefiensi lantai bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata banguan dan lingkungan. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk pertimbangan teknis dalan proses penelitian dokuman rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Banguna Gedung yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut. Masyarakat Berpenghailan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Prasaran adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Izin mendirikan Banguna Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pelaku bangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badanhukum. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

30.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang 31. menyatukan dir secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Air minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya. meningkatkan kualitas terhadap peumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat,aman,serasi dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. b. mw M0 2 kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, dan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)KUMUH

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

Pasal 5

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaranw M0 A9

Pasal 6

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

a.ketidakteraturan bangunan
b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan/atau
c.kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
a.tidak memenuhi kententuan tata bangunan dalam RDTR dan/atau Peraturan Zonasi, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran,perletakan,dan tampilan bangunan pada suatu zona,
b.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling bangunan, dan/atau
c.ketinggian dan elevasi lantai,konsep identitas lingkungan,konsep orientasi lingkungan ,dan wajah jalan. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)huruf b merupakan kondisis bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
1. a.KDB yang melebihi ketentuan RDTR,Peraturan Zonasi dan/atau RTBL, dan/atau
2. b.KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, Peraturan Zonasi dan /atau RTBL. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Pfsersyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
3. a.Pengendalian dampak lingkungan
4. b.Pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau dibawah tanah,air dan/atau prasarana/secara umum, Keselamatan bangunan gedung, Kesehatan bangunan gedung: Kenyamanan bangunan gedung, dan » 9 aa o Kemudahan bagunan gedung

Pasal 7

Dalam hal daerah belum memiliki RDTR, Peraturan Daerah dan/atau RTGL, maka penilaian ketidakaturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara ,maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari TABG Persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Bupati

Pasal 8

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, dan/atau
b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (10

(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup

a.ketidaktersediaan akses air minum, dan/atau
b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna,tidak berbau,dan tidak berasa Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

a.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan,
b.ketidaktersediaan drainase, dan
c.kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk. Drainase lingkungantidak mampu mengalirkan limpahan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dan 2 (dua) kali setahun Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier,dan/atau saluran lokai tidak tersedia Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)kontruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengolalaan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

a.system pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku,dan/atau
b.prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. System pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (10 hruf a merupakan kondisi dimana pengeloan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sitem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septic baik secara individual/domestic, komunal maupun terpusat. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
a.kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septic, atau
b.tidak tersedianya system pengeloaan limbah setempat atau terpusat.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…