DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, fungsi PJUL, kewenangan pengelolaan PJUL, perencanaan, penempatan dan penataan PJUL, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan, pembiayaan, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4444): Undang-UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdan AngkutanJalan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2009Nomor96,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5025), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor11Tahun2020tentangCipta Kerja(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2020 Nomor245,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6573), PeraturanPemerintahNomor79Tahun2013 tentangJaringan LaluLintasdanAngkutanJalan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003Nomor193,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5468)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor30Tahun2021 tentang PenyelenggaraanBidangLaluLintasdanAngkutanJalan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor40, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6642), PeraturanMenteriPerhubungan NomorPM27Tahun 2018 tentangAlatPeneranganJalan(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2018Nomor424), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONEBOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGANJALANUMUMDANLINGKUNGAN BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Penyelenggaraan PeneranganJalanUmumdanLingkungan adalah upaya merencanakan, menambah,menata, memperluas, memasang, memelihara, memperbaiki, membina, mengawasi, melaksanakan, 10. 11. memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, pengendalian Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan. Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan selanjutnya disingkat PJUL adalah lampu yang menerangi jalan umum dan jalan lingkungan yang berguna untuk pencahayaan bagi pengguna jalan pada malam hari. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan antara ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata rata rendah. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, pengembang perumahan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12.Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenanganDaerahotonom. 13.Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupati danDewan Perwakilan RakyatDaerah dalampenyelenggaraanUrusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 14.Dinas adalahPerangkatDaerahyanglingkuptugas dantanggung jawabnyameliputiurusandibidangpeneranganjalan. 15.DaerahadalahKabupatenBoneBolango. 16.Bupati adalah BupatiBoneBolango.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.manfaat,
b.estetika, Cc. pemerataan,
d.efektif dan efisien, dan e transparansi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam Penyelenggaraan PJU dan Lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.menjamin tersedianya layanan PJU dan PJL bagi masyarakat,
b.terselenggaranya pengelolaan PJU dan PJL yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi PJUL,
b.kewenangan penyelenggaraan PJU dan PJL,
c.perencanaan,
d.penempatan dan penataan PJU dan PJL,
e.pengadaan dan pemasangan,
f.pemeliharaan dan perbaikan,
g.pembiayaan,
h.hak, kewajiban, dan larangan,
i.pembinaan dan pengawasan, j-. peran serta masyarakat, dan
k.sanksi administratif.

BAB IV

FUNGSI PJUL

Pasal 6

PJUL berfungsi:

a.menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan,
b.meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, Cc. mendukung keamanan lingkungan, dan
d.memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB V

KEWENANGAN PENGELOLAAN PJUL

Pasal 7

Dalam pengelolaan PJUL Pemerintah Daerah berwenang:

a.mengelola PJUL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, menyusun RIPJUL, memberikan izin pemasangan PJUL sesuai dengan kewenangannya,
d.membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan

(1)
(2)PJUL, dan melakukan penertiban PJUL yang tidak berizin.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 8

Pengelolaan PJUL dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RIPJUL. RIPJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. RIPJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (limaj tahun.

Pasal 9

Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJUL meliputi tahapan: a. b. survei: pemetaan, Cc. d.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)pendataan, dan analisa penyesuaian dengan RIPJUL.

BAB VII

PENEMPATAN DAN PENATAAN PJUL

Pasal 10

Penempatan PJUL dilaksanakan berdasarkan RIPJUL. Penempatan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Kabupaten dan jalan Desa. Penempatan PJL di jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJUL pada ruas jalan berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yang meliputi:

a.Jalan Nasional, dan/atau
b.Jalan Propinsi. Penempatan PJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi belum menyediakan layanan PJUL, dan
b.dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…