DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Kerja Sama Daerah, termasuk didalamnya mengatur tentang tata cara kerja sama daerah; persetujuan DPRD; tim koordinasi Kerja Sama Daerah; hasil Kerja Sama Daerah; penyelesaian perselisihan; perubahan Kerja Sama Daerah; berakhirnya Kerja Sama Daerah; Badan Kerja Sama Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayan publik kepada masyarakat perlu dilakukan kerja sama daerah,
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah, perlu dilaksanakan kerja sama daerah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal,
c.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam kerja sama daerah di Kabupaten Bone Bolango maka diperlukan pengaturan mengenai kerja sama daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5587), PeraturanPemerintahNomor50Tahun2007tentangTata CaraPelaksanaan KerjasamaDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor112,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4761), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor22tahun2009 tentangPetunjukteknisTataCaraKerjaSamaDaerah, PeraturanMenteriDalamNegeriNomor23tahun2009 tentangTataCaraPembinaandanPengawasanKerja SamaAntarDaerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG KERJA SAMA DAERAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintah DaerahdanDPRDmenurut asasotonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang- UndangDasar Negara RepublikIndonesiaTahun1945. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidalam penyelenggaraanPemerintahanDaerahyangterdiridari sekretariatDaerah,sekretariatDPRD,dinasDaerah,lembaga teknisDaerah,kecamatan,dankelurahan. KerjaSamaDaerahyang selanjutnyadisingkatKSDadalah kesepakatanantaraKepalaDaerah dengan Gubernur,atau antara KepalaDaerah dengan Bupati/Walikotayanglainyang dibuat secaratertulisdanmenimbulkanhakdankewajiban. AsetDaerahadalahsemuahartabendakekayaanmilikDaerah baikbarangbergerakmaupuntidakbergerakbeserta bagian- bagiannyayangmerupakansatuantertentudandapatdinilai denganuang. Tim KoordinasiKerjaSamaDaerahyang selanjutnyadisingkat TKKSDadalahtimyangdibentukolehKepalaDaerah untuk membantuKepalaDaerah dalammempersiapkanKerjaSama Daerah(KSD). BABII KERJASAMADAERAH

Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: efisiensi, efektivitas: sinergi, a b Cc d. e f. g saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan,

i.transparansi,
j.keadilan, dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama meliputi:

a.Kepala Daerah, dan
b.Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 5

Ruang Lingkup kerja sama daerah meliputi:

a.kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, dan/atau
b.kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Bentuk kerja sama daerah meliputi:

a.kerja sama pelayanan bersama,
b.kerja sama pelayanan antar daerah,
c.kerja sama pengembangan sumberdaya manusia, kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi, kerja sama perencanaan dan pengurusan,
f.kerja sama pembelian penyediaan pelayanan,
g.kerja sama pertukaran layanan,
h.kerja sama pemanfaatan peralatan, dan/atau
i.kerja sama kebijakan dan pengaturan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

(1)Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:
1. a.Kepala Daerah atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu, apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: subjek kerja sama, objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, 1 2 3 4
  1. 5.jangka waktu kerja sama,
  2. 6.pengakhiran kerja sama,
  3. 7.keadaan memaksa: dan
  4. 8.penyelesaian perselisihan. Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
(2)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacara kerjasamadaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diaturdengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 8

Rencanakerjasama daerah yangmembebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuandariDPRD dengan ketentuanapabilabiayakerjasamabelum teranggarkan dalam APBDtahunanggaranberjalandan/ataumenggunakandan/atau memanfaatkan Aset Daerah.

Pasal 9

kerjasamadaerahyangdilakukandalamrangkapelaksanaan tugasdanfungsidariPerangkatDaerahdanbiayanyasudah teranggarkan dalamAPBDtahunanggaranberjalantidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:

a.tujuan kerja sama,
b.objek yang akan dikerjasamakan,
c.hak dan kewajiban meliputi:
1. 1.besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama, dan
2. 2.keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
d.jangka waktu kerja sama, dan besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya. Surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…