DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, serta pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248),
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Menetapkan :
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: T » 09an keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a.

(1)
(2)menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara pada umumnya dan masyarakat khususnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah dalam Daerah, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum

(3)
(1)
(1)
(2)pidana, dan hukum tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjalankan kuasa,
2. b.mendampingi,
3. c.mewakili,
4. d.membela, dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 2 Pp » » memiliki pengurus, dan

e.memiliki program bantuan hukum.

(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum,
2. b.menyusun rencana anggaran bantuan hukum,
3. c.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang: a.

(1)
(2)
(3)mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan mengevaluasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin berhak:

a.melakukan rekruitmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa mengharapkan imbalan jasa, melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, menerima biaya dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum wajib untuk:

a.melaporkan kepada Bupati tentang penyeleggaraan bantuan hukum,
b.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Cc. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum, dan
d.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah untuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa,
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat, dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…