DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Pembentukan, Struktur Ornganisasi dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Tugas, Hak dan Kewajiban, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 TNomor 548), Dengan Persetujuan Bersama WANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: N Penyelenggaraan KetertibanUmumdan Ketenteraman Masyarakat adalahupaya dankegiatanyangdiselenggarakanSatpolPPyang memungkinkanPemerintahPusat,PemerintahDaerah danmasyarakat dapatmelakukankegiatannyadalamsituasidankondisiyangtenteram, tertibdanteratursesuaidengankewenangannyauntuk penegakan peraturandaerahdanperaturanBupati. 2.Penyelenggaraan PelindunganMasyarakatadalahpemberdayaan masyarakatyangdilaksanakanolehBupatidankepaladesa. 3.PelindunganMasyarakatyangselanjutnya disebutLinmasadalah segenapupayadankegiatanyangdilakukandalamrangkamelindungi masyarakatdarigangguan yangdiakibatkanolehbencanasertaupaya untuk melaksanakantugasmembantupenanganan bencanaguna mengurangidanmemperkecilakibatbencana,membantumemelihara keamanan,ketenteramandanketertibanmasyarakat,membantu kegiatansosialkemasyarakatan,membantumemelihara ketenteraman danketertibanpadasaatpemilihan kepaladesa,pemilihan kepala daerah,danpemilihanumum,sertamembantuupayapertahanan negara. 4.SatuanPolisiPamongPrajayangselanjutnya disebut SatpolPPadalah perangkatdaerahyangdibentukuntukmenegakkanperaturandaerah danperaturan kepala daerah,menyelenggarakanketertibanumumdan ketenteramansertamenyelenggarakanLinmas. 5.PolisiPamongPrajayangselanjutnya disebutPolPPadalah anggota SatpolPPsebagaiaparatPemerintahDaerah yangdidudukiolehpegawai negerisipildandiberitugas,tanggungjawab,danwewenangsesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan dalam penegakan peraturan daerahdanperaturan kepaladaerah,penyelenggaraan ketertibanumumdanketenteramansertapelindungan masyarakat. 6.SatuanPelindungan Masyarakat yangselanjutnya disebutSatlinmas adalahorganisasiyangberanggotakanunsur masyarakat yang beradadi desa dibentukolehkepala desauntuk melaksanakanLinmas. 7.Anggota Satlinmas adalah warganegara Indonesiayangmemenuhi persyaratandansecara sukarela turutsertadalamkegiatan. 8.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmasyangselanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatankemampuandan keterampilan Anggota Satlinmasuntuk melaksanakantugasdan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan,pembentukansikapdan perilaku sertakemampuanAnggota Satlinmas. 9.Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpinpenyelenggaraan LinmasdiDesa.

10.Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah 11 12. 13. 14. 15. 16. 17: 18. satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah. . Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ursan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/ Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Lurah adalah peimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungdi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAAN MASYARAKAT

Pasal 3

(1)Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
(2)Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa.
(3)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
1. a.deteksi dan cegah dini, T pembinaan dan penyuluhan, Cc. patroli,
2. d.pengamanan,
3. e.pengawalan,
4. f.penertiban, dan
5. g.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(5)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP Daerah dan Satpol PP kabupaten/kota lainnya dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi.
(6)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah.
(7)Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
(38)Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

a.perencanaan,
b.pelaksanaan, dan Cc. pelaporan.

Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

a.surat perintah, dan
b.peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
(3)Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

Pasal 7

(1)Pol PP melakukan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2)Personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan.
(3)Selain pelaksanaan deteksi dan cegah dini dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), personil Pol PP melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, yang berhubungan dengan lingkup tugas Satpol PP, perlu dikoordinasikan dengan perangkat Daerah/instansi terkait.
(2)Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai keperluan dengan:
1. a.melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait,
2. b.rapat koordinasi pelaksanaan, dan C. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
(3)Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan.
(4)Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip.
(5)Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, petugas pembina harus memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
(6)Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, oleh Satpol PP yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan perangkat Daerah/instansi terkait.
(2)Penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampaikannya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 10

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

a.patroli biasa,
b.patroli pengawasan, dan
c.patroli khusus.

Pasal 11

(1)Patroli biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dalam wilayah Daerah.
(2)Pelaksanaan patroli biasa dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat.
(3)
(2)
(2)Patroli biasa dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan. Setiap kegiatan patroli biasa harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan. Patroli biasa dilaksanakan dengan sistem:
1. a.patroli blok:
2. b.patroli kawasan, dan Cc. patrol kota dan/atau wilayah.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…