DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan menara, bentuk dan penempatan lokasi menara, pembangunan menara dan penempatan BTS, perizinan pembangunan menara, partisipasi pembangunan dan asuransi, penggunaan bersama menara, menara kamuflase, micro cell dan serat optik, pemeliharaan menara, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10. 11. 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBONEBOLANGO dan BUPATIBONEBOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Bone Bolango. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8.Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 10. li. 12, 13, 14. 15. 16. LT 18. 19. MenaraBersamaadalahmenaratelekomunikasiyangdigunakan secarabersama-samaolehpenyelenggaratelekomunikasi. MenaraKamuflaseadalahbangunanmenarauntukTelekomunikasi yangdibangun denganbentukyangmenyesuaikandengan lingkungansekitarnyadantidakmenampakkansebagaibangunan konvensionalmenarayangterbentukdarisimpulbaja. Menararooftopadalahmenaratelekomunikasiyangdidirikandiatas bangunan. Menaratunggal(monopoletower)adalahmenaratelekomunikasiyang bangunannyaberbentuktunggaltanpaadanya simpul-simpulrangka yangmengikatsatusamalain. BaseTransceiverStationyang selanjutnyadisingkatBTSadalah perangkatstasiunpemancardanpenerimateleponselularuntuk melayanisuatuwilayahcakupan(cellcoverage). BaseTransceiverStationMobileyang selanjutnyadisebutBTSMobile adalahsistemBTSyangbersifatbergerakdibangunsecaratemporer padalokasitertentudandioperasionalkan dalamjangka waktuyang tertentudandigunakanolehpenyelenggara telekomunikasisebagai solusisementara untuk penyediaanlayanancakupanselulerbaru ataumemenuhikebutuhankapasitaslintassistemkomunikasi seluler. Seratoptikadalah saluran transmisiatausejeniskabelyangterbuat darikacaatauplastikyang sangat halus danlebihkecildarisehelai rambut,dandapatdigunakanuntukmentransmisikansinyalcahaya darisuatutempatketempatlain. Microcelladalahsub sistemBTSyang memilikicakupanlayanan (coverage)denganarea/radius yanglebihkecilyangtidakterjangkau olehBTSutamaataubertujuanmeningkatkankapasitas dan kualitaspadaareayang padattrafiknya. CorporateSocialResponsibilityyang selanjutnyadisingkatCSR adalahpartisipasidan peransertadalamakselerasi kegiatan pembangunanDaerah. PenyediaMenaraadalah Perseorangan,Koperasi,Badan UsahaMilik Daerah,Badan UsahaMilikNegaraatauBadan Usaha Swasta yang memiliki danmengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersamaolehpenyelenggara telekomunikasi. PengelolaMenaraadalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 20. 21, 2 23. 24. 25. Zonaadalahkawasanatauareayang memilikifungsidan karakteristikspesifik. Kawasanadalahruangyangmerupakankesatuangeografisbeserta segenap unsurterkaitpadanyayangbatasdansistemnya ditentukan berdasarkanaspekfungsionalsertamemilikiciritertentu. Zonamenaraadalahzonayangdiperbolehkanterdapatmenara telekomunikasisesuaikreteriateknisyangditetapkan,termasuk menarayangdisyaratkanuntukbebasvisual. Zonabebasmenaraadalahzonatidakdiperbolehkanterdapat menaratelekomunikasi. RencanaLokasiMenara(CellPlan)adalahtitik-titiklokasimenara yangtelahditentukan untukpembangunanmenaratelekomunikasi bersamadenganmemperhatikanaspek-aspekkaidahperencanaan jaringanseluleryaitupotensiaktivitaspenggunalayanan telekomunikasiselulerpadasetiapareadanketersediaankapasitas layananpenggunayangada. IzinMendirikanBangunanyang selanjutnyadisingkatIMBadalah perizinanyangdiberikanolehPemerintah Daerah kepadapemohon untukmembangunbaru,bangunanyangsudahada,memperluas bangunandan/ataumemugardalam rangka melestarikanbangunan sesuaidenganpersyaratanadministrasidanpersyaratanteknisyang berlaku.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskanazaskeselamatan,keamanan, kemanfaatan, keindahandankeserasiandengan lingkungannya,serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menarabertujuan untuk: a.mewujudkanmenarayang fungsional danhandalsesuaidengan fungsinya, mewujudkanmenarayangmenjamin keandalan bangunan menara sesuaidenganasaskeselamatan, keamanan,kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungansertakejelasan informasi dan identitas, mewujudkanketertiban dalam penyelengaraan menara,dan d.mewujudkankepastianhukumdalampenyelenggaraanmenara.

Pasal 4

Penyelenggaraanmenaradidasarkanpadaprinsipsebagai berikut: a.

(1)
(1)pemanfaatanruangdalamwilayahyangterbatas,harusmemberikan kinerjacakupanlayanantelekomunikasiyangbaikdengan mengambilruanguntukmenarasecaraefisiendanrisikoyang minimal, pemanfaatanruanguntukinfrastrukturdalampenyelenggaraan telekomunikasiharusdigunakanseoptimalmungkindanefisienbaik dalampemilihanteknologi,penggunaanmenaramaupundesain jaringannya, pemanfaatanruanguntukpembangunanmenaramenjadisalahsatu penyumbangpendapatanaslidaerahbukanpajak sesuaidengan nilaiekonomisnya,dan penyelenggaramenaratelekomunikasiselulerdapatberpartisipasi danberperansertadalamakselerasikegiatanpembangunandi daerahmelaluiprogramCSR,denganberpedomanpadaperaturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK DAN PENEMPATAN LOKASI MENARA

Pasal 5

Bentuk menara terdiri dari :

a.menara tunggal (monopole),
b.menara rangka (self supporring),
c.menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast/), dan
d.menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya. Desain dan kontruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.

Pasal 6

Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi

(2)
(3)danprinsippenggunaanmenarasecarabersamadengantetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhanindustri telekomunikasi. penempatanlokasimenara sebagaimana dimaksudpadaayat(1) didasarkanpadarencanatataruangsertaharusmemperhatikan potensiruangyangtersedia,sertakepadatanpemakaianjasa telekomunikasiyangdisesuaikandengankaidahpenataanruang, keamanan,ketertiban,keserasianlingkungan,estetikadan kebutuhantelekomunikasipadaumumnya. Penempatanlokasimenara sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dan ayat(2)dilakukandenganmelibatkanperansertamasyarakatguna mengoptimalkanpenataanruang yangefektifdanefisiendemi kepentingan umum.

Pasal 7

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

a.zona menara, dan
b.zona bebas menara.

Pasal 8

(1)Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
1. a.sub zona menara, dan
2. b.subzona menara bebas visual.
(2)Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
(3)Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
(4)Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana
(1)dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.pendirian menara dengan desain menara kamuflase, dan
2. b.penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 9

Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :

a.sub zona menara I untuk kawasan perkotaan, dan
b.subzona menara II untuk kawasan perdesaan.

(2)KetinggianmenarayangdiperbolehkanpadasubzonamenaraI sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufaadalahsebagaiberikut: a.bangunanmenarayangberdiridiataspermukaantanahpaling tinggi 50(limapuluh)meter dihitungdaripermukaantanah, b.bangunanmenarayangberdiridiatasbangunangedungpaling tinggi 50(limapuluh)meter dihitungdaripermukaantanah.
(3)KetinggianmenarayangdiperbolehkanpadasubzonamenaraII sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbadalahsebagaiberikut: a.bangunanmenarayangberdiridiataspermukaantanahpaling tinggi75(tujuhpuluhlima)meter dihitungdaripermukaan tanah: b.bangunanmenarayangberdiridiatasbangunangedungpaling tinggi 75(tujuhpuluhlima)meter dihitungdaripermukaan tanah.

Pasal 10

(1)Padazonabebasmenara sebagaimana dimaksuddalamPasal7 hurufbtidakdiperbolehkanterdapatmenaradiatastanahmaupun menaradiatasbangunandenganketinggianmenararooftoplebih dari6(enam)meter.
(2)Padazonabebasmenara sebagaimana dimaksudpadaayat(1) layanan telekomunikasidapattetapdipenuhidenganpenempatan antena secara tersembunyi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksuddalamPasal7diaturdenganPeraturanBupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…