DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi & komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, pengelolaan nama domain & sub domain, pembinaan, pengawasan & evaluasi, partisipasi masyarakat & pelaku usaha, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 10. Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAH KABUPATENBONEBOLANGOTENTANG PENYELENGGARAANSISTEMPEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tandatanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. sebenarnya. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusunan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Arsitektur SPBE adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online dilingkungan Pemerintah Daerah.

22.Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berdasarkan pada asas:

a.efektivitas,
b.keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas: interoperabilitas, dan gg » 0 AO keamanan.

Pasal 3

Pengaturan SPBE bertujuan:

a.menyediakan informasi pemerintahan yang efisien,
b.mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya, Cc. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
d.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah, dan
e.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengelolaan SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, 2 0 penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, pengelolaan nama domain dan sub domain, bg P9 pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, danta..
j.pembiayaan.

BAB II

PENGELOLAAN SPBE

Pasal 5

(1)Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
(2)Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan
1. j.Layanan SPBE. va? A0 rp Li

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.
(2)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
(3)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)(S) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional,
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah,
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j, atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6)Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional,
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah,
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(7)Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 9

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

(1)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…