DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang Perubahan RPJMD dan Pedoman Transisi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, :1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

2.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 10. li. 12. Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor(4286), Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor5TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4355), Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemerikasaan PengelolaandanPertanggungjawaban KeuanganNegara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor66, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4400), Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistim PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421), Undang-undangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan KeuanganantaraPemerintahPusat danPemerintah Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor126 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4438), Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencana PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4700), Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentangPenataan Ruang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4725), Undang-UndangNomor32Tahun2009 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor140,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5059), Undang-Undang Nomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),sebagiamanatelahdiubah dengan Undang- 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. UndangRepublikIndonesiaNomor9Tahun2015tentang perubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679): Undang-UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasi Pemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor292,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5601), PeraturanPemerintahNomor2Tahun2018tentangStandar Pelayanan Minimal(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2018Nomor2TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6178), PeraturanPresidenNomor59Tahun2017Tentang Pelaksanaan Pencapaian TujuanPembangunanBerkelanjutan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor36): PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019Tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322), PeraturanPresidenNomor18Tahun2020tentangRencana PembangunanJangkaMenengahNasionalTahun 2020-2024 (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor10), PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor86Tahun2017 tentangTataCaraPerencanaan, Pengendaliandan EvaluasiPembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangRencana PembangunanJangkaPanjangDaerahdanRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah,sertaTataCara Perubahan RencanaPembangunanJangkaPanjang Daerah, RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, dan RencanaKerjaPemerintahDaerah, Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan PembangunandanKeuanganDaerah, Peraturan DaerahProvinsiGorontaloNomor8Tahun2017 tentang RecanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022: Menetapkan :
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031,
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO Dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bone Bolango. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH

Pasal 2

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABI

BAB VII

: PENDAHULUAN Memuat latarbelakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan, : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu- isustrategis pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan, : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan, BABVIII:KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH Memuatpenetapanindikatorkinerjadaerah yang bertujuanuntukmemberikan gambarantentang ukurankeberhasilanpencapaianvisidanmisikepala daerahdanwakilkepaladaerahyang ditetapkan menjadiIndikator KinerjaUtama(IKU)daerah dan indikatorkinerjapenyelenggaraanpemerintahan daerah yang ditetapkanmenjadiIndikatorKinerja Kunci(IKK)padaakhirperiodemasajabatan, BABIX:PENUTUP Memuatkaidahpelaksanaanuntukmenyusun dokumenperencanaanpembangunansetelahperiode RPJMDberakhir,

Pasal 3

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 perencanaan tahunan RKPD dan perencanaan tahunan Renja PD.

Pasal 5

Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

a.menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah:
b.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD dan perencanaan penganggaran, dan
c.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota,sertadengan daerahkabupatenyang berbatasan.

Pasal 6

(1)RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
(2)Bupati melalui Perangkat Daerah yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD, dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD,
2. b.pelaksanaan RPJMD: dan
3. c.hasil RPJMD.
(5)Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Pembatasan jangka waktu perubahan RPJMD sebagaimana ayat (2) tidak berlaku jika terjadi perubahan mendasar.
(4)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(5)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PEDOMAN TRANSISI

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026.

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. Ditetapkan di Suwawa Diundangkan di Suwawa pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH, UPATE NE BOLANGO, HI.ISHAKNTOMA,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA Nip.19641106 199103 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (4/20/2021)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…