Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penertiban Hewan Lepas termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemeliharaan, Larangan dan Kewajiban, Penertiban, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: la Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Hewan Lepas adalah Hewan Peliharaan atau Ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum. Peternak adalah orang perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki Hewan Peliharaan atau Ternak. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Hewan peliharaan atau ternak yang dilepas dan dibiarkan oleh pemilik Hewan atau peternak. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwewenang. 10. 11, 12. 13.
Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan Hewan Lepas. Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan lepas yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.
Ruang lingkup Penertiban Hewan Lepas meliputi:
BAB II
Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan Hewan. Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas dan berkeliaran. Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada (S)
BAB III
Setiap Peternak atau Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan Hewan Peliharaan atau Ternaknya berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan Daerah. Hewan Peliharaan atau Ternak yang dilarang lepas berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
Setiap Pemilik dan/atau Peternak wajib: IL
BAB IV
Petugas berwenang melakukan Penertiban terhadap Hewan Lepas yang berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum. Dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
Petugas memberitahukan atau mengumumkan tindakan Penertiban Hewan Lepas kepada Peternak atau Pemilik paling lama 1 (satu) hari sejak dilakukan Penertiban. Dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah setempat. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan informasi keberadaan Peternak atau Pemilik Hewan Lepas. Dalam melaksanakan tindakan Penertiban, Petugas harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan Hewan Lepas yang ditertibkan. Petugas dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang, dan cederanya Hewan Lepas yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan, pengumuman, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Setiap Hewan Lepas yang ditertibkan oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dijemput oleh Peternak atau Pemilik paling lama 14 (empat belas) hari setelah disampaikan atau diumumkan. Pemerintah Desa melakukan pemeliharaan dengan memberi makan dan minum terhadap Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas selama Hewan Lepas tersebut belum dijemput oleh Peternak atau Pemiliknya. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peternak atau Pemilik tidak menjemput Hewan Lepas tersebut, maka Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas menjadi milik Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Membuka PDF…