DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem informasi, tugas dan wewenang, hak, kewajiban, dan larangan, peran masyarakat, pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: be Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 10. PI Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disinglat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang usaha dan/atau kegiatan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 12. 13. 14. 15. 16. NP 18. 19. 20. 21. 22. baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melaksanakan fungsinya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 23. 24. 25. 26. adalahzat,energidan/ataukomponenlainyangkarenasifat, konsentrasidan/atau jumlahnya,baiksecaralangsungmaupun tidaklangsung,dapatmencemarkandan/ataumerusak lingkunganhidup,dan/ataumembahayakanlingkunganhidup, kesehatan,sertakelangsunganhidupmanusiadanmakhlukhidup lain. Limbahbahan berbahayadanberacun, selanjutnya yangdisebut LimbahB3,adalahsisasuatu kegiatandan/atauusahayang mengandungB3. Pengelolaan limbahB3adalahkegiatanyangmeliputi pengurangan,penyimpanan,pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/ataupenimbunan. RencanaPerlindungandanPengelolaanLingkunganhidup yang selanjutnyadisingkatRPPLHadalahperencanaantertulisyang memuatpotensi,masalah lingkunganhidup,sertaupaya perlindungandanpengelolaannyadalam kurun waktutertentu. Kajianlingkunganhidupstrategisyang selanjutnyadisingkatKLHS adalahrangkaiananalisisyangsistematis,menyeluruh,dan partisipatifuntukmemastikan bahwaprinsippembangunan berkelanjutantelahmenjadidasar danterintegrasidalam pembangunansuatu wilayahdan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas: T bu MP An —. tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, - K 5 8 partisipatif: kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik: dan otonomi daerah.

Pasal 3

PPLH bertujuan:

a.melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi: 0 D perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH.

Pasal 6

RPPLHsebagaimana dimaksuddalamPasal5disusun berdasarkan: a. b. Cc.

(1)
(2)(S)
(1)
(2)RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan: dan inventarisasitingkatekoregion.

Pasal 7

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

a.keragaman karakter dan fungsi ekologis,
b.sebaran penduduk,
c.sebaran potensi sumber daya alam,
d.kearifan lokal:
e.aspirasi masyarakat, dan
f.perubahan iklim. RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPPLH memuat rencana tentang:
a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,
b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, Cc. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan
d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 8

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta karakteristik fungsi ekosistem dengan memperhatikan:

a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, b.keberlanjutanproduktivitaslingkunganhidup,dan c.keselamatan,mutuhidup,dankesejahteraan masyarakat.

(3)Dayadukungdandayatampunglingkunganhidupsebagaimana
(1)
(2)
(3)dimaksudpadaayat(2)ditetapkanolehBupati.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pencegahan,
b.penanggulangan, dan Cc. pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10

Instrumenpencegahan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: TK PO AO pat. KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturanperundang-undanganberbasis lingkungan hidup, J. k. l. anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan j.instrumenlainsesuaidengankebutuhandan/atauperkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
(2)
(3)bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi:
1. a.rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…