Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan tempat pemakaman termasuk di dalamnya mengatur ketentuan umum, jenis tempat pemakaman, TPU, TPK, larangan, pembinaan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: :PERATURAN DAERAH KABUPATENBONEBOLANGOTENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah. 10. 11. 12. 13, TempatPemakamanUmumyang selanjutnyadisingkatTPUadalah arealtanah yang disediakanuntukkeperluanpemakamanjenazah bagisetiaporangtanpamembedakanagamadangolongan, yang pengelolaannyadilakukanolehPemerintah DaerahatauPemerintah Desa. TempatPemakamanBukanUmumyang selanjutnyadisingkatTPBU adalaharealtanah yangdisediakanuntukkeperluanpemakaman jenazahyangdikelolaolehBadanSosialdan/atau BadanKeagamaan. TempatPemakamanKhususyang selanjutnyadisingkatTPKadalah arealtanah yangdigunakanuntuk keperluanpemakamanyangkarena faktorsejarahkebudayaanmempunyaiartikhusus. BatuNisanatauyangdisebutdengannamalainadalahpenanda kuburan. Tanahmakamadalahperpetakantanahuntukmemakamkanjenazah yangterletakdipemakamanumum,bukanumumdanpemakaman khusus. TempatPenyimpananJenazahadalahtempatyangmenurut adat/kebiasaan dipergunakanuntukmenyimpan/menempatkan jenazahyang karenakeadaan alamnyamempunyasifat-sifatkhusus dibandingkan dengan tempat lain.
Penyelenggaraan Tempat Pemakaman bertujuan untuk : a. a. terpenuhinya penyelenggaraandanpelayananpemakamankepada masyarakatsesuaidenganagamadankeyakinannya, mengendalikan penggunaantanahuntuk keperluanpemakamanagar sesuaidengan ketentuantataruang,aspeksosial,budaya,dan keagamaan,dan terwujudnya TempatPemakamanyangsesuaidenganpelestariantata budaya, kerapian dan keindahan.
BAB II
Jenis Tempat Pemakaman terdiri dari : TPU, TPBU: danb. Cc. TPK.
BAB III
TPU meliputi :
Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dari:
Penetapanlahanuntuk TPUsebagaimana dimaksuddalamPasal5 disesuaikan dengan RencanaPembangunanDaerahdanRencanaTata Ruang Daerah dengan ketentuan: a. b. Cc. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup, dan mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari bagian atau blok tanah makam berdasarkan agama. Tiap petak tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam. Nisan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa plakat bertuliskan :
Tiap petak tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah di TPU, wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dari luar Daerah/negeri di TPU, wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemindahan lokasi TPU yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD. TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang Daerah, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Membuka PDF…