DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041 termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang lingkup Wilayah, Tujuan, Kebijakan , dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dan Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). .Undang-undangNomor26Tahun2007tentangPenataan Ruang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4725),sebagaimanatelahdiubahterakhirdengan Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6573), Undang-UndangNomor27Tahun2007tentangPengelolaan WilayahPesisirdanPulau-PulauKecil(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor84,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4739) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor1 Tahun2014tentangPengelolaan WilayahPesisirdanPulau- PulauKecil(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor2), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara IndonesiaTahun2014Nomor244, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5582) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahan KeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679), .Undang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCipta Kerja (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 245,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor26Tahun2008 tentangRencana TataRuangWilayah Nasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor48,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4833)sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor13Tahun2017 tentangPerubahanAtasPeraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentangRencanaTataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Menetapkan : Nomor 6042):

8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633,
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
10.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Provinsi Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya Disebut DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penataan ruang Pembinaan Penataan Ruang upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Perencanaan Tata Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas pemukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran masyarakat adalah Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan /aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 42. 43. 44. 45. 46.

(1)Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan pertahanan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
1. a.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten,
2. b.Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten,
3. c.Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten,
4. d.Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten,
5. e.Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarsektor, dan,
6. f.Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

Wilayah lingkup perencanaan tata ruang wilayah meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango yang terletak antara 00018! 25” - 00048'21” Lintang Utara dan antara 123003'41” - 12303306” Bujur Timur, dan berada di atas garis ekuator atau garis khatulistiwa, dengan luas wilayah 188,766.7Ohektar atau1.887,67 Km?. Batas wilayah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango, meliputi:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
b.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini,
c.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

(3)Wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan-kecamatan, meliputi: Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Botupingge: bu P2 An Kecamatan Tapa, pd. Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Bulango Utara,AO pem. Kecamatan Bolango Ulu, . Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bulawa: Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Bone, dan Kecamatan Pinogu.4908 0» 3
(4)Lingkup substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango meliputi: Ketentuan Umum: r » Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah, Rencana Struktur Ruang Wilayah,en » Rencana Pola Ruang Wilayah, La) Kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfatan Ruang Wilayah Kabupaten, Pr g Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, ii Ketentuan Peralihan,
1. j.Ketentuan Penutup, dan
2. k.Lampiran.
(5)Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:50.0000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021- 2041 adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 4

Kebijakan Penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi :

a.peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul,
b.peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kabupaten secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango,
c.mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya kabupaten sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan,
d.pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan yang bernilai strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial budaya, pengembangan sumberdaya alam dan sistem pertahanan dan keamanan, dan
e.pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana.

Pasal 5

(1)Strategi untuk peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :
1. a.meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan kawasan kabupaten (PKW, PKL, PPK dan PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya,
2. b.mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada, dan Cc. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih layak huni dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
3. d.Mengembangkan RTH kawasan perkotaan di kabupaten adalah paling sedikit 3076 dari luas kawasan perkotaan terdiri atas RTH Publik 2076 dan RTH Privat 1076.
(2)Strategi untuk peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kabupaten secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :
1. a.meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat maupun laut,
2. b.mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak dan gas) untuk memenuhi kebutuhan energi daerah, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan, Cc. meningkatkan penyediaan prasarana — informasi dan telekomunikasi dengan infrastruktur teknologi maju yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten,
(3)
(4)
1. d.mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal:
2. e.meningkatkan penyediaan jaringan prasarana lingkungan (pengolahan air limbah, persampahan dan drainase) dalam menunjang pelestarian lingkungan, dan
3. f.meningkatkan penyediaan prasarana pengendalian bencana alam (banjir, longsor, gelombang pasang/tsunami, gempa bumi) dengan pola dan prosedur penanganan yang tepat. Strategi pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung kabupaten yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam mewujudkan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (ekoregion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu :
4. a.menetapkan status kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi,
5. b.mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya, Cc. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah,
6. d.memelihara kesinambungan fungsi kawasan lindung dengan melibatkan peranserta masyarakat,
7. e.menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah,
8. f.melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,
9. g.melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya, dan
10. h.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Strategi untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya kabupaten sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu : menata dan mengendalikan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan produksi (HP, HPT, HPK, HTI, HTR) secara seimbang dan berkelanjutan: mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya sang dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat: mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang: menata, mengembangkan, dan mengendalian kawasan permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh: menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mengelola sumber daya daerah dan peningkatan investasi daerah: mengembangkan kawasan pariwisata unggulan yang memiliki potensi destinasi wisata untuk kunjungan wisata domestik, nasional dan internasional.
(5)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis secara terpadu, menata dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa di pusat-pusat pertumbuhan, mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah, meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya, menata dan mengembangkan kawasan untuk fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan melestarikan ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan,
2. f.memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya energi terutama energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi daerah: dan
3. g.mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6)Strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu :
1. a.membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana,
2. b.mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem, dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan, Cc. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya, dan
3. d.mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
1. a.Rencana sistem perkotaan, dan
2. b.Rencana sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 7

Rencana Sistem Perkotaanwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Pusat kegiatan Lokal (PKL),
b.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): dan
c.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
a.Kecamatan Suwawa,
b.Kecamatan Tapa,
c.Kecamatan Tilongkabila, dan
d.Kecamatan Bone Raya. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
a.Kecamatan Kabila: Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai, 7 Kecamatan Bone, Kecamatan Botupingge, dan Kecamatan Bulango Selatan.» 90 2 Oo PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu : Desa Kaidundu di Kecamatan Bulawa, Desa Bulotalangi di Kecamatan Bulango Timur, Desa Duano di Kecamatan Suwawa Tengah, Desa Dumbayabulan di Kecamatan Suwawa Timur, Desa Tulabolo Barat di Kecamatan Suwawa Timur, Desa Tulabolo di Kecamatan Suwawa Timur, Desa Mongiilo di Kecamatan Bulango Ulu, LN Ap Desa Bondawuna di Kecamatan Suwawa Selatan, Desa Boidu di Kecamatan Bulango Utara, dan(ab».
j.Desa Pinogu di Kecamatan Pinogu. PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Sistem Perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 11.

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. b. c d. e

(1)sistem jaringan transportasi: sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a.Sistem jaringan transportasi darat, dan
b.Sistem jaringan transportasi laut. Rencana Sistem Jaringan Transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: a. b.

(1)
(2)Sistem jaringan jalan, dan Sistem jaringan kereta api.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

a.jalan kolektor,
b.jalan lokal:
c.jalan lingkungan,
d.jalan strategis, dan
e.terminal penumpang. Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. 1.jalan kolektor primer , yaitu : 2? $ p Ruas Jalan Tatudaa (BTS Prov. Sulut-Pelabuhan Gorontalo), Ruas Jalan Gorontalo-Suwawa - Tulabolo: Ruas Jalan Kabila-Tapa, dan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR).
2. 2.Jalan kolektor sekunder, yaitu : 2 pp g » e. Ruas jalan aladi-tulabolo: Ruasjalan toto utara, Ruas jalan tapa-atinggola, Ruas jalan talumolo-buata-duano, dan Ruasjalan by pass prof. Dr. Ing b.j habibie.

(3)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.jalan lokal primer, berupa Ruas Jalan Bulondala-Botutonuo dan Ruas Jalan Desa Duano-Sungai Bone, dan
2. b.jalan lokal sekunder, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(4)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jalan lingkungan sekunder tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5)Jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
(6)
(1)atas:
1. a.ruasjalan Inspeksi Tapa-Boidu, dan
2. b.ruas jalan Wongkaditi-Talango-Oluhuta. Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: » 9 A0 p Terminal Tipe B di Kecamatan Suwawa, Terminal Tipe B di Kecamatan Tapa, Terminal Tipe C di Kecamatan Kabila, Terminal Tipe C di Kecamatan Bulango Ulu, Terminal Tipe C di Kecamatan Bone Pantai, dan Terminal Tipe C di Kecamatan Bone.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…