DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan NonPerizinan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, tim teknis perizinan, penyelenggaraan, uraian tugas, kajian teknis, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango,

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494), 6. 10. 11. 12. 13. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679): PeraturanPemerintahNomor5Tahun2021 tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2021Nomor15,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6617): PeraturanPemerintahNomor6Tahun2021 tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahadiDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor16,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6618): PeraturanPemerintahNomor96Tahun2012 tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor25Tahun2009tentang PelayananPublik(LembaranNegaraTahun2012Nomor215, TambahanLembaranNegaraNomor5357): PeraturanPresidenNomor97Tahun2014tentang Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatuPintu(Lembaran NegaraTahun2015Nomor329TambahanLembaranNegara Nomor5797), PeraturanPresidenNomor98Tahun2014 tentangPerizinan Untuk UsahaMikro danKecil(LembaranNegaraTahun2014 Nomor222TambahanLembaranNegara Nomor): Peraturan Daerah KabupatenBone BolangoNomor4 Tahun2015 tentangPenyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu, Peraturan Daerah KabupatenBone BolangoNomor1Tahun 2021 tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor8Tahun2016 tentangPembentukandan Susunan Perangkat Daerah: 14.PeraturanDaerahKabupatenBone BolangoNomor5Tahun 2021tentangRencanaTataRuangWilayahKabupatenBone Bolango(2021-2041): Memperhatikan:1.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik IndonesiaNomor138 Menetapkan Tahun2017tentangPenyelenggaraanPelayanan TerpaduSatu PintuDaerah: 2.PeraturanBupatiBone BolangoNomor109Tahun2021 tentang OrganisasidanTataKerjaPemerintahKabupatenBone Bolango, MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANAKERJATIMTEKNISPERIZINAN DANNONPERIZINAN KABUPATENBONEBOLANGO BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu. Perangkat Daerah Teknis adalah Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. Pendelegasianwewenangadalahpenyerahantugas, hak,kewajiban danpertanggungjawabanPerizinandanNonperizinan,termasuk penandatanganannyaatasnamapemberiwewenang. Standar pelayananadalahtolakukuryangdipergunakansebagai pedomanpenyelenggaraanpelayanandanacuanpenilaian kwalitas pelayanansebagaikewajibandanjanjipenyelenggara kepada masyarakatdalamrangkapelayananyangberkwalitas,cepat,mudah, terjangkaudanterukur. Standar Operasional Proseduryang selanjutnyadisingkatSOPadalah serangkaian petunjuktertulisyangdibakukan mengenaiproses penyelenggaraantugas-tugaspemerintahdaerah. PelayananSecaraElektronikyang selanjutnyadisingkatPSE adalah pelayananPerizinan danNonperizinanyangdiberikanmelaluiPTSP secaraelektronik. IzinadalahdokumenyangdikeluarkanolehPemerintah Daerah berdasarkanperaturandaerahatauperaturanlainnyayang merupakanbuktilegalitas,menyatakansahataudiperbolehkannya seseorangataubadan untukmelakukanusahaataukegiatan tertentu. Perizinanadalahsegalabentuk persetujuanyangdikeluarkanoleh Pemerintah Daerahyang memilikikewenangansesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Nonperizinanadalahsegalabentukkemudahanpelayanan,fasilitas fiskal,dan informasisesuaidengan ketentuan peraturanperundang- undangan. Tim Teknis adalahkelompokkerjayangterdiri dariunsur Satuan KerjaPerangkat Daerahterkaityangmempunyai kewenanganuntuk memberikan pelayanan perizinan terpadu. .Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24. 25. 26. pelayananterpadubaikpusatmaupundaerah,sertapelayanan Badan UsahaMilikNegara/BadanUsahaMilikDaerah/swastadalam rangkamenyediakanpelayananyangcepat,mudah,terjangkau, aman,dannyaman. Penyelenggara PelayananPublikyang selanjutnyadisebut Penyelenggaraadalahsetiapinstitusipenyelenggaranegara, korporasi,lembaga independenyangdibentukberdasarkan undang- undanguntukkegiatanpelayananpublik,danbadanhukumlain yangdibentuksemata-matauntukkegiatanpelayananpublik. OrganisasiPenyelenggara PelayananPublikyang selanjutnyadisebut OrganisasiPenyelenggaraadalah satuankerjapenyelenggara pelayananpublikyang beradadilingkunganinstitusipenyelenggara negara, korporasi,lembaga independenyangdibentukberdasarkan undang-undanguntukkegiatanpelayananpublik,danbadanhukum lainyang dibentuksemata-matauntukkegiatanpelayananpublik. SistemPelayanan Terpaduadalahsatukesatuanpengelolaandalam pemberianpelayananyangdilaksanakandalamsatutempatdan diawasiolehsystempengendalianmanajemengunamempermudah, mempercepatdanmengurangibiaya. KementerianatauLembagayang selanjutnyadisingkatK/L adalah Kementerian, Lembaga, PemerintahDaerah. NonKementerianatauLembagayang selanjutnyadisingkat nonK/L adalahBadan UsahaMilikNegara(BUMN)danBadan UsahaMilik Daerah(BUMD)sertaBadan UsahaSwasta. PembinaTeknisPelayananadalahinstansiyangmempunyaitugas danfungsimelakukan pembinaanteknisterhadapunitpelayanan sesuaidengan peraturanperundang-undanganyangberlaku. Perizinan adalahpemberianlegalitasdalam bentukizinkepadaorang perseoranganataubadanhukumuntukmelakukanusahaatau kegiatantertentu. Nonperizinanadalahpemberian rekomendasiataudokumenlainnya kepada orang perseoranganataubadanhukum. Izinadalahdokumenyangditerbitkanbersadarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yangmerupakanbukti legalitasyang menyatakansah ataudiperbolehkannyaorang perseoranganatau badanhukumuntuk melakukankegiatan atauusaha tertentu. 27.Nonizinadalahrekomendasiataudokumenlainnyaberdasarkan PeraturanDaerahdan/atauPeraturanlainnyayangdiberikankepada orangperseoranganataubadanhukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dalam pelaksanaan kerja.

Pasal 3

Tujuan dari Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dibidang Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 4

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari:

a.Ketua merangkap Anggota
b.Wakil Ketua merangkap Anggota Cc. Sekretaris merangkap Anggota:
d.Anggota.

Pasal 5

Ketua Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 6

“Wakil Ketua Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 7

Sekretaris TimTeknisPerizinandanNonperizinanKabupatenBone BolangoadalahUnsurSatuanKerjaPerangkat Daerahyangmenangani urusan penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu di Kabupaten Bone Bolengo.

Pasal 8

AnggotaTimTeknis Perizinan danNonperizinanterdiriatasunsurunsur:

a.Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian dan Perdagangan, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga: Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pendidikan dan Kebudayaan, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Pangan dan Pertanian, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perikanan, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Komunikasi dan Informatika, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Urusan urusan urusan urusan urusan urusan urusan urusan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan m.UnsurSatuanKerjaPerangkatDaerahyangMenanganiUrusan HukumdanPerundang-undangan, n.UnsurSatuanKerjaPerangkatDaerahyangmenanganiUrusan Pembangunan, o.UnsurSatuanKerjaPerangkatDaerahyangmenanganiUrusan Ekonomi,SumberDaya Alamdan Konservasi:
p.Unsur Polres Bone Bolango.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dibentuk dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
(2)Anggota Tim Teknis Perizinan dalam operasionalnya disesuaikan dengan substansi izin yang akan diberikan.
(3)Anggota Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1.Ketua Tim:

a.memimpin dan melakukan koordinasi unsur Satuan Kerja Perangkat Daerahi dengan Sekretaris dan anggota tim mengenai pelaksanaan kerja teknis Perizinan dan Nonperizinan:
b.memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Bupati, dan C. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perizinan.
1. 2.Sekretaris Tim :
a.menyusun program kerja tim Teknis perizinan,
b.melaksanakan pembahasan atau pemeriksaan/kajian lapangan,
c.memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim mengenai perencanaan dan pelaksanaan kerja tim teknis: dan
d.membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim teknis.
1. 3.Anggota Tim :
a.melaksanakan survey lapangan sesuai substansi izin yang akan diberikan,
b.memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya yang dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala DPMPTSP dalam pengambilan keputusan, dan
c.menerbitkan dan menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat.

Pasal 11

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dalam pelaksanaan tugas melakukan peninjauan lapangan minimal 2 kali dalam seminggu.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…