DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Daerah yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia yang mencerminkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Daerah, dibutuhkan perbaikan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disetiap tahapan, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di Daerah sehingga perlu diubah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, MengingatPasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, Undang-UndangNomor&Tahun2003tentang PembentukanKabupatenBone BolangodanKabupaten PohuwatodiProvinsiGorontalo(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor26,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4269): Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5495), Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor224,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang- Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua AtasUndang-Undang23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679), PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun 2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor123,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5539)sebagaimanatelah diubahterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor11 Tahun2019 tentangPerubahan KeduaAtasPeraturan PemerintahNomor43Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor6Tahun2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2019Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6321): Peraturan MenteriDalamNegeriNomor112Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor2092) sebagai diubah dengan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor65 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri DalamNegeriNomor112Tahun2014tentangPemilihan KepalaDesa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2017Nomor1221), PeraturanDaerahKabupatenBone BolangoNomor9 Tahun2016tentangTataCara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa(LembaranDaerahKabupatenBone BolangoTahun 2016Nomor9,TambahanLembaranDaerahKabupaten Bone Bolango Nomor 9), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAH KABUPATENBONEBOLANGOTENTANG PERUBAHANATASPERATURAN DAERAH KABUPATENBONE BOLANGO NOMOR9TAHUN2016TENTANGTATACARA PEMILIHAN,PENCALONAN,PENGANGKATAN,PELANTIKANDAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam PeraturanDaerahNomor9Tahun2016 tentangTataCara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan DanPemberhentianKepalaDesa(LembaranDaerahKabupaten Bone BolangoTahun2016Nomor9,TambahanLembaranDaerah KabupatenBone BolangoNomor9),diubahsebagaiberikut:

1.Ketentuan Pasal 7 dihapus
2.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf m dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Calon Kepala Desawajibmemenuhipersyaratan: a. b. C. warga negara Republik Indonesia, bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memeliharakeutuhanNegaraKesatuanRepublik IndonesiadanBhinekaTunggalIka, d.berpendidikanpalingrendahtamatsekolahmenengah pertamaatausederajat, e.bersediadicalonkan menjadiKepalaDesa, f,bersediadicalonkan menjadiKepalaDesa, g.berkelakuanbaikyangdibuktikandenganSurat KeteranganCatatanKepolisianyangditerbitkanoleh PolresBoneBolango, h.tidaksedangmenjalankanhukumanpidanapenjara, i.tidakpernahdijatuhipidanapenjaraberdasarkan putusanpengadilanyangtelahmempunyaikekuatan hukumtetapkarenamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanapenjarapalingsingkat5(lima) tahunataulebih,kecuali5(lima)tahunsetelahselesai menjalani pidanapenjara danmengumumkansecara jujurdanterbukakepadapublikbahwayang bersangkutanpernahdipidanasertabukansebagai pelakukejahatan berulang-ulang, j.tidaksedangdicabut hakpilinyasesuaidengan putusan pengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukum tetap, k.berbadansehatdibuktikandengansuratketerangan rumahsakitDaerahyangditunjuk, 1.tidakpernahsebagaiKepala Desa selama3(tiga)kali masajabatan, dan m.tidakpernahmenyalahgunakanNarkotika, Phisikotropika danzatadiktiflainnya.
(2)Ketentuan mengenai kelengkapandokumenadministrasi persyaratansebagaimana dimaksudpadaayat(1),diatur dengan PeraturanBupati. 3,DiantaraPasal26danPasai27disisipkan1(satu)pasal yakni Pasal 26A yang berbunyisebagaiberikut:

Pasal 26A

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD yang dibuktikandengan beritaacarapengesahanolehBPDsetiaptahunnya.
(2)KepalaDesayangakanmencalonkandirikembaliwajib menyampaikanLaporanPenyelenggaraanPemerintahan DesakepadaBupatiyangdibuktikandengantandaterima laporansetiaptahunnya. 4.KetentuanPasal31ayat(1)diubah,sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 31

(1)PanitianpemilihanKepalaDesamenetapkanbakalcalon KepalaDesa yangmemenuhipersyaratansebagaimana dimaksuddalamPasal25sebagaiberikut: a.jumlahpemilihpalingbanyak500(lima ratus)orang, bakalcalonKepala Desaberjumlahpalingbanyak3(tiga) orang,dan b.jumlahpemilihpalingsedikit501(limaratussatu)orang, bakalcalonKepala Desaberjumlahpalingbanyak5(lima) orang.
(2)SebelumpenetapanCalon KepalaDesa,PanitiaPemilihan bersamasarnadenganBPDterlebihdahuluberkoordinasi denganCamatdanmelakukankonsultasidengan PemerintahDaerah.
(3)PanitiaPemilihanmelakukanujikepatutandanujikelayakan terhadapbakalcalonkepala desayang akan ditetapkan menjadicalonKepalaDesa, palinglambat3(tiga)harisetelah konsultasi dilakukan.
(4)UjiKepatutandanujikelayakansebagaimana dimaksud padaayat(3)dalarnpelaksanaannya menghadirkanbakal calonkepaladesadanPanitia/Tim PemilihanTingkat Kabupaten.
(5)Calon Kepala Desa yang ditetapkansebagaimana dimaksud padaayat(l)diumumkankepada masyarakat. 5,KetentuanPasal59diubah, sehingga berbunyisebagaiberikut:

Pasal 59

(1)BPD dalam menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 difasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten.
(2)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(3)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Daerah,
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa,
3. c.menetapkan jumlah suara dan kotak suara,
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya,
5. e.menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan,
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah,
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati, dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bone Bolango. Ditetapkan di Suwawa pada tanggal DeSember 2020 ad Diundangkan di Suwawa pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERA BUPATEN BONE BOLANGO, -— Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (6/37 /2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Il. UMUM Bahwa atas dasar pertimbangan dan penyesuaian pengaturan mengenai desa, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karenanya, untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, diharapkan dapat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan atau menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 26A

Pasal 31

Pasal 59

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 26A

Pasal 31

Pasal 59

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 9 Tahun 2016