DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan dan Kewenangan, Maklumat Pelayanan Publik, Standar, dan Manajemen Pelayanan, Perencanaan, Penyederhanaan Jenis dan Prosedur, Pelayanan Secara Elektronik, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Etika Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Inovasi, Forum Komunikasi PTSP, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Derah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor13 Tahun2022tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2022Nomor143,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6801), 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor1Tahun2022 tentang HubunganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2022Nomor4,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6757), 5.Undang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCiptaKerja (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor245, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573), 6.PeraturanPemerintahNomorS5Tahun2021tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor15, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6617): 7.PeraturanPemerintahNomor&Tahun2021 tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahaDiDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor16,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6618), 8.PeraturanPresidenNomor97Tahun2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatuPintu (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor221), 9.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor138Tahun2017 tentangPenyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2017Nomor1956), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
2.Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
4.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
6.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
8.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
9.Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkay DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
13.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP bertujuan:

a.meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan dan melekat pada DPMPTSP.
(2)Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala DPMPTSP.
(3)
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)Ketentuanmengenaitatacarapendelegasiankewenangan sebagaimana dimaksudpadaayat(2),diaturdenganPeraturan Bupati.

Pasal 5

DPMPTSPsebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(1),dapat membentukUnitPelaksanaTeknisDaerahdanbentuklayanan lainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Bentuklayananlainnyasebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiri atas: a.pelayananadministrasi terpadukecamatan, b.gerailayananatauoutlet, c.layanankeliling, d.layananantarjemput,dan/atau e.layananbersamaantarPTSPyangterintegrasipadatingkat PemerintahProvinsi. Pelayananadministrasi terpadusebagaimana dimaksudpadaayat

(2)hurufa,sebagaisimpullayananPTSPdiDaerahsesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Pembinaanteknispelayananadministrasi terpadusebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufa,dilakukanolehKepalaDPMPTSP. Gerailayananatauoutletsebagaimana dimaksudpadaayat(2) huruf b, dapat berupa Mall Pelayanan Publik.

Pasal 6

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan,
b.penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan,
c.penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dan
d.pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif,

(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)sedangkantanggungjawabteknisberada padaperangkatDaerah terkait. PengawasandanevaluasisetelahterbitnyaPerizinanBerusahadan Nonperizinan dilakukandanmenjaditanggungjawab perangkat Daerahterkait,sesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan.

Pasal 8

DalamrangkamenunjangkelancaranpelaksanaanPTSP,pada bidang yangmenyelenggarakanpelayanan dibentuktimteknis sesuaidengankebutuhanyangmerupakanrepresentasidari perangkatDaerahterkait. TimteknisPTSPsebagaimana dimaksudpadaayat(1),memiliki kewenanganuntukmemberikanpertimbanganteknisuntuk memberikanrekomendasiPerizinanBerusahadanNonperizinan. Pembentukandananggotatimteknissebagaimana dimaksudpada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Beusaha dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.jenis pelayanan yang disediakan, S syarat, prosedur, apbiaya, waktu, », ID hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat, dan
g.penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(1) ditandatanganiolehBupati dandipublikasikansecaraluaskepada masyarakat. BagianKedua Standar Pasal 10 Dalam penyelenggaraanpelayananPerizinanBerusahadan Nonperizinanpemerintahdaerahwajibmenyusun,menetapkan,dan menerapkan: a.standarpelayanan,dan
b.standar operasional prosedur.

Pasal 11

(1)Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, paling sedikit meliputi: dasar hukum,
1. b.persyaratan, Cc. sistem, mekanisme, dan prosedur,
2. d.jangka waktu penyelesaian,
3. e.biaya/tarif,
4. f.produk pelayanan,
5. g.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas,
6. h.kompetensi pelaksana, pepengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan,ta.
7. k.jumlah pelaksana, Il. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan,
8. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan
9. n.evaluasi kinerja pelaksana.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

(1)Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
1. a.nomor standar operasional prosedur,
2. b.tanggal pembuatan,
3. c.tanggal revisi,
(2)
(1)
(2)
(1)P tanggal pengesahan, disahkan oleh: nama standar operasional prosedur, dasar hukum, pa »- — kualifikasi pelaksana, keterkaitan:pt peralatan dan perlengkapan: 3 peringatan, —pencatatan dan pendataan, . uraian prosedur, pelaksana, kelengkapan, waktu, dan TBoutput. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…