DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas & tujuan, arah kebijakan, pelatihan & pemagangan kerja, penempatan tenaga kerja & perluasan kesempatan kerja, TKA, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan & jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747), Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan, pelayanan, dan pembinaan. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Ketenagakerjaan. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

10.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Perusahaan adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah :
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri:
b.orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
c.orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Daerah/kota dalam provinsi. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenag kerja, baik dalam dan luar negeri. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah 13. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. memperolehizintertulisuntukmenyelenggarakanpelayanan penempatantenagakerjadalamnegeri. SuratIzinUsahaLembaga PenempatanTenagaKerjaSwastayang selanjutnyadisingkatSIULPTKSadalahizintertulisyang diterbitkanolehpejabatyangberwenanguntukmenyelenggarkan pelayananpenempatantenagakerja. BursaKerjaKhususyang selanjutnyadisingkatBKKadalahunit pelayananpada satuanpendidikanmenengah,satuanpendidikan tinggi,danlembagapelatihakerjayangmemberikanfasilitasi penempatantenagakerjakepada alumninya. PenyandangDisabilitasadalahsetiaporangyangmengalami keterbatasanfisik,intelektual,mental,dan/atausensorikdalam jangkawaktulama yangdalamberinteraksidengan lingkungan dapatmengalamihambatandan kesulitanuntukberpartisipasi secarapenuhdanefektifdenganwarganegaralainnya berdasarkankesamaanhak. TenagaKerjaAsingyang selanjutnyadisingkatTKAadalahWarga NegaraAsingpemegangvisakerjadenganmaksudbekerjadiwilayah Indonesia. Pekerja/buruhadalahsetiaporangyangbekerjadenganmenerima upahatauimbalan dalam bentuklain. Pencarikerjaadalahangkatankerjayang sedangmenganggurdan mencari pekerjaanmaupunyangsudahbekerjatetapiinginpindah ataualihpekerjaandenganmendaftarkandirikepada pelaksana penempatantenagakerjaatausecaralangsungmelamarpekerjaan kepada pemberikerja. BalaiLatihanKerjayang selanjutnyadisingkatBLKadalahBalai LatihanKerja. Pelatihankerjaadalahkeseluruhankegiatanuntuk memberi, memperoleh, meningkatkansertamengembangkankompetensikerja, produktivitas,disiplin,sikapdanetos kerjapadatingkatketrampilan dan keahliantertentu sesuaidenganjenjang dankualifikasijabatan atau pekerjaan. HubunganIndustrialadalah suatu sistemhubunganyang terbentuk antara para pelaku dalamproses produksi barang dan/atau jasa yangterdiri dariunsur pengusaha, pekerja/buruh,danpemerintah yang didasarkan padanilai-nilaiPancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. LembagaKerjasamaBipartitadalahforumkomunikasidan konsultasimengenaihal-halyang berkaitandenganhubungan industrial disatuperusahaanyanganggotanyaterdiridaripengusaha danserikatpekerja/serikatburuhyangsudahtercatatdiinstansi yangbertanggungjawabdibidangketenagakerjaanatauunsur pekerja/buruh. LembagaKerjaSamaTripartityang selanjutnyadisebutLKSTripartit adalahforumkomunikasi,konsultasi danmusyawarahtentang masalah ketenagakerjaanyanganggotanyaterdiridariunsur organisasipengusaha,danserikatpekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. Hubungankerjaadalahhubunganantarapengusahadengan pekerja/buruh berdasarkanperjanjiankerjayangmempunyaiunsur pekerjaan, upah, danperintah. JaminanSosialTenagaKerjaadalah suatuperlindunganbagitenaga kerjadalam bentuksantunanberupa uangsebagaipengganti sebagiandaripenghasilanyanghilang atauberkurangdanpelayanan sebagaiakibat peristiwa ataukeadaanyangdialamiolehtenagakerja berupa kecelakaankerja,sakit,hamil,bersalin,haritua,danmeninggal dunia. Anakadalahsetiaporang yangberumurdibawah18(delapanbelas) tahun. Kesejahteraanpekerja/buruhadalah suatupemenuhankebutuhan dan/ataukeperluan yangbersifatjasmaniahdan rohaniah,baik didalammaupundiluarhubungankerja,yangsecaralangsungatau tidaklangsungdapatmempertinggiproduktifitaskerjadalam lingkungankerjayangamandansehat. PerjanjianKerjaadalahperjanjian antarapekerja/buruh dengan pengusahaataupemberikerjayangmemuatsyarat-syaratkerja,hak dankewajibanpara pihak. Peraturanperusahaanadalah peraturan yang dibuat secaratertulis olehpengusahayangmemuatsyarat-syaratkerjadantata tertib perusahaan. Perjanjiankerjabersamaadalah perjanjian yangmerupakanhasil perundinganantaraserikatpekerja/serikat buruhataubeberapa serikatpekerja/serikat buruh yangtercatatpada Dinas dengan pengusahaataubeberapa pengusahaatauperkumpulan pengusaha yangmemuatsyarat-syaratkerja,hak dan kewajiban keduabelah pihak. 36. 37. Pemutusanhubungankerjaadalahpengakhiranhubungankerja karenasuatuhaltertentuyangmengakibatkanberakhirnyahak dan kewajibanantarapekerja/buruhdanpengusaha. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundan mengolahdata,keterangan,dan/ataubuktiyangdilaksanakan secaraobyektifdanprofesionalberdasarkansuatustandar pemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajiban dan/atauuntuktujuanlaindalamrangkamelaksanakanketentuan PeraturanPerundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaandilakukanberdasarkanasas: » D0 A0 cp keterpaduan: persamaan hak, demokrasi: keadilan sosial: kesetaraan dan keadilan gender: dan tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagakerjaanbertujuanuntuk: a.memberdayakandanmendayagunakantenagakerjasecara optimal danmanusiawi: mewujudkanpemerataan kesempatankerjadanpenyediaantenaga kerjayangsesuaidengankebutuhanpembangunannasionaldan daerah: menjaminperlakuanyangsamatanpa diskriminasiatasdasar apapunbagitenagakerja/buruh, meningkatkankesejahteraantenagakerjadankeluarganya: meningkatkankualitastenagakerja baikyanglangsungmaupun yangtidaklangsungberkaitandenganpekerjaan, dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Dalam rangka Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib:

(1)
(2)
(3)
(4)menyusunperencanaantenagakerjayangmeliputiperencanaan tenagakerjamakrodanperencanaantenagakerjamikro: menetapkanarahkebijakandisektorunggulanuntuk memberdayakandanmendayagunakantenagakerjadiDaerah secara optimal: menetapkan strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah:dan menetapkan kebijakan yang bertujuan mengatur Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 5

Perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disusun secara periodik dan sistematis. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif pada skala Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah. Penyusunan perencanaan tenaga kerja mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendayagunaan tenaga kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah dan di lingkungan internal perusahaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah. Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Dalamrangkamenetapkanarahkebijakandisektorunggulan sebagaimana dimaksuddalamPasal4hurufb,Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:

a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, pertumbuhan ekonomi Daerah: sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Daerah:dan rencana strategis peningkatan kesejahteraan Daerah.

BAB IV

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN KERJA

Pasal 7

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja. Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)Bagipenyandangdisabilitasyangmenjadipeserta pelatihankerja
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)sebagaimana dimaksudpadaayat(2)difasilitasisecaraadildan tanpadiskriminasi. Pesertapelatihankerjayangtelahmenyelesaikan programpelatihan dandinyatakanlulusberhakmendapatkan: a.sertifikatpelatihan:atau b.sertifikatkompetensikerja bagiyanglulusujikompetensi yangdilaksanakanBNSPatauLembagaSertifikasiProfesi.

Pasal 8

LPK diselenggarakan oleh:

a.LPK pemerintah,
b.LPK swasta: atau
c.LPK perusahaan. LPK pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. LPK pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan LPK pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas. LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 9

(1)Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan LPK.
(2)Pengakuan kompetesi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
(3)Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

Pasal 10

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat memperoleh akreditasi dari Lembaga Akreditasi.

Pasal 11

(1)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan pengusaha tempat magang yang dibuat secara tertulis yang diketahui dan disahkan oleh Dinas.
(2)Peserta pemagangan berasal dari:
1. a.pencari kerja,
2. b.siswa LPK, dan/atau C. tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
(3)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha tempat magang serta jangka waktu pemagangan.
(4)Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh pada perusahaan pemberi pekerjaan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…