DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah, Pemberi Usulan Inovasi Daerah, Mekanisme Pengusulan Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Diseminasi Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 10. 11.

(1)
(2)InovasiDaerahadalahsemuabentukpembaharuandalam penyelenggaraanPemerintahanDaerah. PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan olehpemerintahdaerahdandewanperwakilanrakyatdaerahmenurut asasotonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas- luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. Urusan Pemerintahanadalahkekuasaan pemerintahanyangmenjadi kewenanganPresidenyangpelaksanaannyadilakukanolehkementerian negaradanpenyelenggaraPemerintahanDaerah untukmelindungi, melayani,memberdayakan,danmenyejahterakanmasyarakat. PelayananPublikadalahkegiatanataurangkaiankegiatandalam rangkapemenuhankebutuhanpelayanansesuaidenganperaturan perundang-undanganbagi setiapwarganegaradanpendudukatas barangataujasadan/ataupelayananadministratifyang disediakanoleh penyelenggara PelayananPublik. AparaturSipilNegarayang selanjutnyadisingkatASNadalahprofesi bagipegawainegerisipildanpegawaipemerintah denganperjanjian kerjayangbekerjapadainstansipemerintah. Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupati danDPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyangmenjadikewenangan Daerah. PemerintahDesa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desasebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDesa. DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupatenBone Bolango yang selanjutnyadisingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyatdaerah yangberkedudukansebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerah. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. DaerahadalahKabupatenBone Bolango. Bupati adalah Bupati BoneBolango.

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan Pelayanan Publik,
b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan Cc. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. bp? an peningkatan efisiensi: perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: v 2 9 Ha M9 Km

(1)
(2)bentuk Inovasi Daerah, kriterian Inovasi Daerah: pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah, mekanisme pengusulan Inovasi Daerah, penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:

(3)
(1)
(3)
(1)
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah:
2. b.inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Cc. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
3. a.penemuan,
4. b.pengembangan,
5. c.duplikasi, dan/atau
6. d.sintesis.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi:
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat,
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
e.dapat direplikasi.

(2)
(1)KriteriaInovasiDaerah untukInovasiDaerah dalamrangka peningkatan produkatauprosesproduksisebagaimana dimaksuddalamPasal4 hurufbmeliputi: a.mengandungpembaharuanseluruhatausebagianunsurobjek inovasi, b.memberimanfaatbagiDaerahdan/ataumasyarakat: tidakmengakibatkanpembebanandan/ataupembatasanpada masyarakatyangtidaksesuaidenganPeraturanPerundang- undangan,dan d.menjadikebutuhanmasyarakatdalamrangkapeningkatanproses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 8

Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :

a.Bupati,
b.Anggota DPRD,
c.ASN:
d.Perangkat Daerah,
e.Pemerintah Desa, dan
f.masyarakat. Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 9

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat: a. b. bentuk Inovasi Daerah, rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan Inovasi Daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba Inovasi Daerah, dan

(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati. Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah. Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah. Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD. Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…