Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang organisasi.
Memuat teks peraturan…
menetapkan tunjangan komunikasi insentif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, b.bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan dan te Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 2.Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan PARAF WAR Bupan 17 Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi SEKDA :$ AA Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor se : 1 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): ASISTENII TA ani 1 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara KEPALA DPPKAD : ““| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, PERAN 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango . Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representase, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
BAB II
Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
BAB III
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
BAB IV
Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberlakukan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) yang ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.
BAB V
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. PARAF HIERARKHIS WAKIL BUPATI: Ja SEKDA : Y 2015 ASISTEN I : 4 ASISTEN II : £ 1 INSPEKTUR 2 4 KEPALA DPPKAD : 2 SEKWAN Y Diundangkan di Suwawa pada tanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641106 199103 005 BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR : PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Pusat Kawasan Perkantoran Jin. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460 Suwawa, Maret 2015 Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/II1/ /2015 Kepada Yth, Bupati Bone Bolango Di- Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI, OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PENGELOLA : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas KEPALA BAGIAN, AN ORGANISASI, FREDY ACHMAD, SH, MH/ M.Si Nip. 19690227 199903 1 033 PEMERINTAH KABUPATENBONEBOLANGO SEKRETARIATDPRD —T.Prof.Dr.Ir.Bj.HabibieNo.01Kec.Tilongkabila TELAAHAN STAF Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango Dari : Sekretaris DPRD) Kab. Bone Bolango Nomor : 900 /SET-DPRD-BB/ 31 / 11 /2015 Tanggal 1: 20 FEBRUARI 2015 Sifat : Penting Perihal : Usulan Penambahan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Penambahan Belanja Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango. I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Membuka PDF…