DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan lembaga adat termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan lembaga adat daerah, kedudukan, tugas & fungsi lembaga adat daerah, wewenang & kewajiban lembaga adat daerah, struktur organisasi, musyawarah adat, upacara, pakaian, atribut & gelar kehormatan lembaga adat daerah, penataan & perlindungan lembaga adat daerah, kerjasama, pembinaan & pengawasan, monitoring, evaluasi & pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1, Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerah otonom. Bupati adalah BupatiBoneBolango. LembagaAdatDaerahyangselanjutnyadisingkatLADadalah organisasikemasyarakatanyang karenakesejarahanatauasal usulnya untukmelakukankegiatanpelestarianserta pengembanganadatbudaya. Adatistiadatadalahserangkaiantingkahlakuyangterlembagadan mentradisidalammasyarakatyangberfungsimewujudkannilai sosialkedalam kehidupanseharihari. Pelestarianadalahupayauntuk menjagadanmemeliharaadat istiadatdannilaisosialbudaya masyarakatyangbersangkutan, terutamanilai-nilaietika,moral,dan adab yangmerupakaninti dariadatistiadat,kebiasaan dalam masyarakat,danlembagaadat agarkeberadaannyatetapterjagadanberlanjut. Pengembanganadalahupayayang terencana,terpadu, danterarah agar adatistiadatdannilaisosialbudaya masyarakatdapat berkembngmengikutiperubahansosial,budayadanekonomiyang sedang berlangsung. NilaiSosialBudayaadalah konsepsiidealistentangbaikburukdan benarsalahmengenaihakikat hidupmanusiadalamlingkup hubunganmanusiadenganpencipta,sesama manusia,alam, dimensi ruangdanwaktudandalammemaknaihasilkarya mereka. SuratKeteranganTerdaftaryang selanjutnyadisingkatSKTadalah suratyangditerbitkanolehBupati yangmenerangkan bahwa sebuahorganisasikemasyarakatantelah tercatatpada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berpedoman pada prinsip adat bersendikan syara”, syara', bersendikan kitabullah'.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan LAD di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan LAD meliputi: a.

(1)
(2)
(3)
(2)mendudukkan fungsi LAD sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan LAD, menumbuhkembangkan partisipasi, kontribusi, dan kreatifitas LAD dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya, membantu penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan LAD,dan mendayagunakan LAD dalam proses pembangunan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAERAH

Pasal 5

LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a.berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b.aktif mengembangkan nilai adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat,
c.berkedudukan di Daerah setempat,
d.keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat,
e.memiliki kepengurusuan yang tetap,
f.memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan
g.tidak berafiliasi kepada partai politik. Ketentuan mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DAERAH

Pasal 6

LAD berkedudukan di ibu kota Daerah. LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan di luar susunan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)LADmempunyaitugasuntukmembina,megembangkan,dan
(2)melestarikannilai-nilaiadatdanbudayasertamemantapkan penghayatandanpengamalannyadalamkehidupanbermasyarakat. Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksudpadaayat(1), LAD menyelenggarakan fungsi : a.menampungdanmenyalurkanpendapatatauaspirasi masyarakatkepada Pemerintah Daerahsertamenyelesaikan perbedaanyangmenyangkutadatistiadat,budayadan kebiasaan-kebiasaanmasyarakat, melestarikan,mengembangkandanmemanfaatkanadatistiadat, budayadankebiasaan-kebiasaan masyarakatdalamrangka memperkayaadatistiadatdanbudaya masyarakatdalam menunjangpenyelenggaraan PemerintahanDaerah, membantuPemerintah Daerah dalammeningkatkankualitas sumberdayamanusiayangberimandanbertagwaserta memilikiilmupengetahuandanteknologi, memberikanpertimbangan kepada Pemerintah Daerahterhadap halyang berkaitandenganaturan/normaadatdalamkehidupan bermasyarakat,dan mengembangkankerjasamadanmenciptakanhubunganyang demokratis dan harmonis dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DAERAH

Pasal 8

(1)LAD, berwenang:
1. a.memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat, mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik, melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut permasalahan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengangkatan Camat, dan
(2)
(3)
1. e.menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah. Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disampaikan oleh pimpinan LAD kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau perangkat Daerah terkait lainnya. Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 9

LAD, berkewajiban: a. b. Cc.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,dan menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

LAD memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat yang dipilih berdasarkan musyawarah adat. Struktur organisasi LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati. Masa bhakti struktur organisasi LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pengukuhan atau peresmian struktur organisasi LAD dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengikuti adat istiadat atau tradisi Daerah.

BAB VI

MUSYAWARAH ADAT

Pasal 11

Musyawarah Adat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi dan menyusun agenda kerja (2

(1)@) 3 @
(1)
(2)
(3)tahunan LAD. Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua LAD. Hasil keputusan Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…