DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang sistem Pengelolaan Pembagunan Partisipatif termasuk di dalamnya mengatur tentang perencananaan, penganggaran, pembagunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembagunan Deerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221):
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomorli Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu tata pola perumusan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemerintahan Daerah yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif berdasarkan asas:

a.kepastian hukum,
b.kepentingan umum,
c.keterbukaan:
d.proporsionalitas, dan
e.akuntabilitas.

Pasal 3

Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban Masyarakat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan Daerah.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap pembangunan:
1. a.jangka panjang,
2. b.jangka menengah, dan
3. c.tahunan.
(3)Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan dan mengikutsertakan Masyarakat. (4 Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi kriteria:
1. a.penguasaan permasalahan yang akan dibahas,
2. b.latar belakang keilmuan/keahlian,
3. c.mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas, dan/atau
4. d.terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
(5)Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menunjuk perwakilannya

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, melalui kegiatan:
1. a.penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan
2. b.musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, melalui kegiatan:

a.penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah,
b.penyusunan rencana strategis perangkat Daerah, dan Cc. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, melalui kegiatan:

a.penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah,
b.penyusunan rencana kerja perangkat Daerah, dan Cc. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 9

(1)Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)a.penyusunanrancangankebijakanumumanggaran pendapatandanbelanjaDaerah,dan b.prioritasdanplafonanggaran sementaraDaerah. KegiatanPartisipasiMasyarakatdalampenganggaran pembangunanDerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapat melibatkandanmengikutsertakanMasyarakat.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan bentuk:

a.penyampaian aspirasi,
b.konsultasi publik: dan/atau
c.diskusi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara bagi Pemerintah Daerah. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari Masyarakat dalam bentuk:
a.uang,
b.barang, dan/atau
c.jasa. yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)PartisipasiMasyarakatdalammonitoringdanevaluasi
(2)
(1)
(2)
(3)pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan,
2. b.waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan kesesuaian rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…