DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini daitur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang dinas perhubungan dan pariwisata, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indaonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
8.Jaringan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Pimpinan Daerah.
9.Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
10.Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Forkopimda berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango dan merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 4

Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

a.merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadikan ancaman Stabilitas nasional di daerah: dan
b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Forkopimda mempunyai fungsi:

a.Penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda,
b.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Forkopimda, dan
c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forkopimda.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Forkopimda wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
(2)Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horisontal.
(3)Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan Forkopimda Kabupaten untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Forkopimda Provinsi.
(4)Hubungan secara horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antar unsur pimpinan daerah.

BAB V

KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 7

Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

a.Ketua : Bupati Bone Bolango
b.Wakil Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Suwawa
c.Wakil Ketua I : Wakil Bupati Bone Bolango
d.Wakil Ketua II : Dandim 1304 Gorontalo
e.Wakil KetuaIII : Kapolres Bone Bolango
f.Wakil KetuaIV : Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo
g.Wakil KetuaV : Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango
h.Wakil Ketua VI : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango pub». Pelaksana Harian: Kasat Intel Polres Bone Bolango j- Sekretaris : Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango
k.Anggota 11. AO OB w K 10. 11. 12. 13. 14. 15. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango Intelijen Badan Intelejen Negara Intelijen Tentara Nasional Indonesia Intelijen Kejaksaan Negeri Suwawa Perwira Penghubung Kodim 1304 Dan Lanal TNI AL Kepala Kantor Imigrasi Propinsi Gorontalo Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Stabilitas pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango Staf Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Bolango

BAB VI

PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 8

Penyelenggaran Forkopimda menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 9

(1)Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah,
2. b.mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Bone Bolango sebagai jaringan Intelijen, dan
3. c.menjamin terlaksananya kegiatan operasional Forkopimda di Kabupaten Bone Bolango.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. A PARAF BIERAREKYS / 4 WAKIL BUPATI A5 SEKDA / ASISTEN II : KEPALA KESBANG: KABID KESBANG : h - Diundangkan di Suwawa pada tanggal 1 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, Ae ASISTEN I PA — ———--"“'- Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460 Suwawa, Maret 2015 Nomor : 180/Hkm-Org/ Setda/II1/ /2015 Kepada Yth, Bupati Bone Bolango Di- Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI, OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PENGELOLA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si Nip. 19690227 199903 1 33

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…