DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 212

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan & penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pemindaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi, sanksi dan ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Menetapkan : Republik IndonesiaTahun2014Nomor92,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5533), 6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor19Tahun2016 tentangPedomanPengelolaanBarang MilikDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2016 Nomor547), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1. 2. 3. DaerahadalahKabupatenBoneBolango. Bupati adalah BupatiBoneBolango. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. DewanPerwakilan RakyatDaerahKabupatenBone Bolango yang selanjutnyadisingkatDPRDadalahlembaga perwakilanrakyat daerah yangberkedudukansebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah. PengelolaBarangadalahpejabatyangberwenangdanbertanggung jawabmelakukankoordinasi pengelolaan barangmilikdaerah. Perangkat Daerahadalah unsurpembantuBupati danDPRDdalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadikewenangan daerah. PejabatPenatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yangmempunyaifungsipengelolaan barangmilikdaerah selaku pejabat pengelolakeuangandaerah. Pengguna Barang adalah pejabatpemegang kewenangan penggunaan barangmilikdaerah. 10. 11, 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Unitkerjaadalah bagianPerangkatDaerahyangmelaksanakan satuataubeberapaprogram. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunandaerah yang ditetapkandenganPeraturanDaerah. BarangMilikDaerahadalahsemuabarangyangdibeliatau diperolehatasbebanAPBDatauberasaldariperolehanlainnyayang sah. KuasaPenggunaBarangadalahkepalaunitkerjaataupejabatyang ditunjukolehPenggunaBarang untukmenggunakanbarangmilik daerahyangberadadalampenguasaannyadengansebaik-baiknya. PejabatPenatausahaanPenggunaBarangadalahPejabatyang melaksanakanfungsitatausahabarangmilikdaerah pada PenggunaBarang. Pengurus BarangadalahPejabatdan/atauJabatan Fungsional Umumyangdiserahitugasmengurusbarang. Pengurus BarangPengelolaadalahpejabatyangdiserahitugas menerima,menyimpan,mengeluarkan,danmenatausahakan barangmilikdaerah padaPejabatPenatausahaanBarang. Pengurus BarangPenggunaadalahJabatanFungsionalUmumyang diserahi tugasmenerima,menyimpan,mengeluarkan, menatausahakanbarangmilikdaerah padaPenggunaBarang. PembantuPengurus BarangPengelolaadalahpengurusbarangyang membantudalam penyiapanadministrasimaupunteknis penatausahaanbarangmilikdaerah padaPengelola Barang. PembantuPengurus BarangPenggunaadalahpengurusbarang yangmembantudalam penyiapanadministrasimaupunteknis penatausahaanbarangmilikdaerah padaPenggunaBarang. Pengurus BarangPembantuadalah yangdiserahi tugasmenerima, menyimpan, mengeluarkan,menatausahakandanmempertanggung jawabkanbarangmilikdaerah padaKuasa PenggunaBarang. Penilaiadalah pihak yangmelakukanpenilaian secaraindependen berdasarkan kompetensiyangdimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatanuntukmemberikansuatuopini nilaiatassuatuobjek penilaianberupa barangmilikdaerah pada saat tertentu. PenilaiPemerintah adalahPenilaiPemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. PengelolaanBarangMilikDaerahadalahkeseluruhankegiatanyang meliputiperencanaankebutuhandanpenganggaran,pengadaan, penggunaan,pemanfaatan,pengamanandanpemeliharaan, penilaian,pemindahtanganan,pemusnahan,penghapusan, penatausahaandanpembinaan,pengawasandanpengendalian. PerencanaanKebutuhanadalah kegiatanmerumuskanrincian kebutuhanbarangmilikdaerahuntukmenghubungkanpengadaan barangyangtelahlaludengan keadaanyangsedangberjalan sebagai dasardalammelakukantindakanyang akandatang. RencanaKebutuhanBarangMilikDaerahyang selanjutnya disingkatRKBMDadalahdokumenperencanaan kebutuhanbarang milikdaerahuntukperiode1(satu)tahun. PenggunaanadalahkegiatanyangdilakukanolehPenggunaBarang dalam mengeloladanmenatausahakanbarangmilikdaerahyang sesuaidengantugas danfungsiPerangkatDaerahyang bersangkutan. Pemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmilikdaerah yang tidakdigunakanuntuk penyelenggaraantugasdanfungsiPerangkat Daerah dan/atauoptimalisasibarangmilikdaerahdengantidak mengubahstatuskepemilikan. Sewaadalahpemanfaatanbarangmilikdaeraholehpihaklain dalamjangkawaktutertentudanmenerimaimbalan uangtunai. PinjampakaiadalahpenyerahanpenggunaanBarangantara pemerintahpusat danpemerintahdaerahatau antarpemerintah daerahdalamjangkawaktutertentutanpamenerimaimbalandan setelahjangka waktutersebutberakhirdiserahkan kembalikepada Bupati. KerjaSama Pemanfaatanyang selanjutnyadisingkatKSPadalah pendayagunaanbarangmilikdaeraholehpihaklaindalam jangka waktutertentudalam rangkapeningkatan pendapatandaerahatau sumber pembiayaanlainnya. Bangun GunaSerah yang selanjutnyadisingkatBGSadalah pemanfaatanbarangmilikdaerah berupa tanaholehpihaklain dengancaramendirikanbangunandan/atau saranaberikut fasilitasnya,kemudian didayagunakanolehpihaklaintersebut dalam jangka waktutertentuyangtelahdisepakati,untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah besertabangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelahberakhirnya jangka waktu. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. BangunSerahGunayangselanjutnyadisingkatBSGadalah pemanfaatanbarangmilikdaerahberupatanaholehpihaklain dengancaramendirikanbangunandan/atausaranaberikut fasilitasnya,dansetelahselesaipembangunannyadiserahkan untuk didayagunakanolehpihaklaintersebutdalamjangkawaktu tertentuyangdisepakati. KerjaSamaPenyediaanInfrastrukturyang selanjutnyadisingkat KSPIadalahkerjasamaantarapemerintahdanbadan usaha untuk kegiatanpenyediaaninfrastruktursesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Pemindahtangananadalahpengalihan kepemilikan barangmilik daerah. Penjualanadalahpengalihan kepemilikan barangmilikdaerah kepadapihaklaindenganmenerimapenggantian dalam bentuk uang. TukarMenukaradalahpengalihan kepemilikanbarangmilikdaerah yangdilakukanantarapemerintahpusatdengan pemerintah daerah,antarpemerintahdaerah,atauantarapemerintahdaerah denganpihaklain,denganmenerimapenggantianutamadalam bentukbarang,palingsedikitdengannilaiseimbang. Hibahadalahpengalihan kepemilikan barangdaripemerintahpusat kepada pemerintahdaerah,antarpemerintahdaerah,ataudari pemerintahdaerahkepadapihaklain,tanpamemperoleh penggantian. Penyertaan ModalPemerintah Daerahadalahpengalihan kepemilikan barangmilikdaerah yangsemulamerupakankekayaan yangtidakdipisahkan menjadikekayaanyang dipisahkan untuk diperhitungkansebagaimodal/sahamdaerah padabadan usaha miliknegara,badan usahamilikdaerah, ataubadanhukumlainnya yangdimilikinegara. Pemusnahanadalah tindakanmemusnahkanfisikdan/atau kegunaanbarangmilikdaerah. Penghapusanadalah tindakanmenghapusbarangmilikdaerahdari daftarbarang dengan menerbitkan keputusandaripejabat yang berwenang untukmembebaskanPengelola Barang,Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barangdaritanggung jawab administrasi danfisikatasbarang yang berada dalam penguasaannya. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Penatausahaanadalahrangkaiankegiatanyangmeliputi pembukuan,inventarisasi,danpelaporan barangmilikdaerah sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Inventarisasiadalah kegiatanuntukmelakukanpendataan, pencatatan,danpelaporanhasilpendataanbarangmilikdaerah. DaftarBarangMilikDaerahadalahdaftaryangmemuatdata seluruhbarangmilikdaerah. DaftarBarangPenggunaadalahdaftaryangmemuatdatabarang milikdaerahyangdigunakanolehmasing-masing PenggunaBarang. DaftarBarang KuasaPenggunaadalahdaftaryangmemuatdata barangmilikdaerahyangdimilikiolehmasing-masingKuasa PenggunaBarang. RumahNegara adalahbangunanyangdimilikiPemerintah Daerah dan berfungsi sebagaitempattinggalatauhuniandansarana pembinaankeluargasertamenunjangpelaksanaantugas pejabat dan/ataupegawainegerisipilpemerintahdaerah yang bersangkutan. PihakLainadalahpihak-pihakselainKementerian/Lembagadan PemerintahDaerah.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas: a. » mp? Ao fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas: dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk: a. b. sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang MilikDaerah, memberikan jaminan /kepastian hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamankan Barang Milik Daerah, menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah: dan mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
b.mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
c.mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a.pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, 2Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, hg 5 9 Pemindahtanganan, petaPemusnahan,
j.Penghapusan,
k.Penatausahaan, Il. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian,
m.pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
n.Barang Milik Daerah berupa rumah negara, dan Oo. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 6

Barang Milik Daerah meliputi:

a.Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau
b.Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehanlainnya yang sah.

Pasal 7

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis, b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaandariperjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasiatas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas: a. A0 Ha mM 9 pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu.

Pasal 9

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah,
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah,
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah:
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah:
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD,
f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya, menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, dan menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
(2)Pengelola Barang berwenang dan bertanggungjawab:
(2)
(3)
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan Barang Milik Daerah, mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati, mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang:
(1)
(2)
(3)membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD, membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah, melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang, . mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g, membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah, dan menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks212PDFHirarki

Memuat teks peraturan…