DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Hak, Kewajiban, Dan Tanggung jawab perlindungan dan penanganan anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin, dan kaum duafa termasuk didalamnya mengatur tentang koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan hari anak yatim dan/atau piatu, fakir miskin, dan kaum duafa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa, . Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606):

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967),
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomorll Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, FAKIR MISKIN, DAN KAUM DUAFA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu adalah 10. 11. 12. upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin, dan Kaum Duafa adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua kandung laki-laki dan/atau perempuan, dan belum memenuhi kebutuhan dasar. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kaum Duafa adalah orang yang lemah secara ekonomi dan hidup dalam ketidakberdayaan, kemiskinan, dan ketidakmampuan. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa berdasarkan asas: a. b. kemanusiaan, keadilan sosial, y » 9 An nondiskriminasi: kesejahteraan, kesetiakawanan: Pemberdayaan, dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 3

Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin dan Kaum Duafa bertujuan untuk :

a.menjamin pemenuhan hak dasar bagi Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa, mengurangi jumlah Fakir Miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa, menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Anak Yatim dan/atau Piatu berhak:

a.hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau Wali, mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, mendapat perlindungan dari perlakuan diskiminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiw yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual, beristirahat dan memanfatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkatan kecerdasannya demi pengembangan diri, mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau Walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 5

Fakir Miskin dan Kaum Duafa berhak: a. b. c. d. Ta mM peda memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat: meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Setiap anak Yatim dan/atau Piatu wajib untuk: a. b. Cc. menghormati orang tua atau wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan

e.melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Pasal 7

Fakir Miskin dan Kaum Duafa bertanggung jawab:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya,
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat:
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan: dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat bertanggungjawab dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam membantu pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Sasaran Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin, dan Kaum Duafa ditujukan kepada:

a.perseorangan,
b.keluarga,
c.kelompok, dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 10

(1)Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengembangan potensi diri,
2. b.bantuan pangan dan sandang,
(2)
(1)
(2)
(1)penyediaan pelayanan tempat tinggal, 8. penyediaan pelayanan kesehatan, » penyediaan pelayanan pendidikan, rt Penyediaan uang saku,
1. g.bantuan hukum, dan/atau
2. h.pelayanan sosial. Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
3. a.pemberdayaan kelembagaan masyarakat,
4. b.jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Anak Yatim dan/atau Piatu, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan/atau
5. d.koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin dan Kaum Duafa dilaksanakan dalam bentuk:

a.pengembangan potensi diri,
b.bantuan pangan dan sandang,
c.penyediaan pelayanan perumahan,
d.penyediaan pelayanan kesehatan, ? penyediaan pelayanan pendidikan, Iu) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
g.bantuan hukum : dan/atau
h.pelayanan sosial. Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin dan Kaum Duafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat,
b.peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, pemberian jaminan sosial,
d.kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan/atau
e.koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…