DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Anak, Tahapan KLA, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab Masyarakat, Tanggung Jawab Dunia Usaha, Kewajiban Orang Tua dan Keluarga, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa, dan Kecamatan Layak Anak, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 10. 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 168),

11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indiaktor Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 169):
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170),
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Tt Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunn berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, tenaga Kontrak /Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat yang berada diwilayah administrasi Daerah. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

a.hak dan kewajiban Anak,
b.tahapan KLA: Cc. tanggung jawab Pemerintah Daerah,
d.tanggung jawab Masyarakat:
e.tanggung jawab dunia usaha,
f.kewajiban orang tua dan keluarga,
g.Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa dan Kecamatan Layak Anak, dan
h.Pendanaan.

Pasal 3

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan 0.0hak perlindungan khusus.

Pasal 5

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.hak atas identitas dan perlindungan identitas,
b.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara merdeka sesuai keingannya, hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, » 90 An hak akses informasi yang layak,dan
g.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 6

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi, a. b c

d.pemindahan anak secara ilegal,
e.dukungan kesejahteraan bagi anak,
f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga,
g.pengangkatan/adopsi anak, h tinjauan penempatan secara berkala, dan pedakekerasan dan penelantaran.

Pasal 7

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.anak penyandang disabilitas,
b.kesehatan dan layanan kesehatan, Cc. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan, dan
d.standar hidup.

Pasal 8

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

a.pendidikan,
b.tujuan pendidikan, dan
c.kegiatan liburan, seni, dan budaya.

Pasal 9

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi: ? 9 anak dalam situasi darurat: anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, dan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi:

Pasal 10

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a. an RH 9

(2)bantuan media, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal): konsultasi, rehabilitasi: sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, dan/atau reintegrasi sosial.

Pasal 11

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a.diskriminasi,
b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Cc. penelantaran,
d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
e.ketidakadilan, dan
f.perlakuan lainnya yang melanggar hak anak. Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…