DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan ini memuat materi mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan untuk menciptakan ruang dan lingkungan bersih yang sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta menekan angka pertumbuhan perokok pemula di lingkungan Kabupaten Boven Digoel. KTR di Kabupaten Boven Digoel terdapat di beberapa tempat antara lain tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah dan tempat tertentu yang diberi tanda khusus KTR. Ketentuan ini melarang kegiatan yang berkaitan dengan rokok seperti merokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok di kawasan KTR. Ketentuan ini juga mengatur mengenai pengenaan sanksi kepada para pelanggar. Adapun sanksi dimaksud berupa sanksi administratif, sanksi teguran, dan sanksi denda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Kawasan Tanpa Rokok. TENTANG KA WASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENBOVEN DIGOEL NOMOR TAHUN 2021 BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINS! PAPUA -------------- -- - I

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah di ubah terakhir undang - undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel. PERATURAN DAERAH TENTANGKAWASAN TANPA ROKOKMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOVEN DIGOEL DAN BUPATI BOVEN DIGOEL 188/Menkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tan pa Rokok;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); NomorKesehatanMenteriBersama10. Peraturan
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif; Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel.
5.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum,nicotiana rustikca dan spesies lainya atau tanpa bahan tambahan.
6.Merokok adalah kegiatan membakar dan/ a tau menghisap rokok.
7.Kawasan Tan pa Rokok, selanjutnya di singkat KTR, adalah ruangan a tau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
8.Tempat umum adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk umum baik disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
10.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya belajar mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan seperti sekolah, perpustakaan dan tempat kursus, PAUD serta ruang pratek/laboratorium, museum dan sejenisnya.
11.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti, Gereja, Mesjid, Musollah, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti, tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak -anak dan sejenisnya.
13.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang pemanfaatannya untuk umum, dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

Pasal 3

Penetapan KTR berasaskan :

1.Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2.Kelestarian;
3.Perlindungan hukum;
4.Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5.Keterpaduan;
6.Keterbukaan dan peran serta masyarakat;
7.Akuntabilitas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan:

1.Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
2.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
3.Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
4.Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
14.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tempat dimana tenaga kerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN)melakukan pekerjaan.
15.Fasilitas olahraga adalah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan olahraga dan bangunan beserta perlengkapannya untuk melaksanakan kegiatan olahraga.
16.Pimpinan dan/atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
17.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap orang berhak atas :
1.Udara bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
2.Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
3.Informasi mengenai KTR; dan
4.Peran serta aktif dalam proses penetapan, pengendalian, dan pemanfaatan KTR.

BAB IV

HAKDANKEWAJIBAN BagianKesatu Perorangan

Pasal 6

BAB III

KAWASANTANPAROKOK

Pasal 5

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah an tara lain :
1. a.Tempat pelayanan kesehatan;
2. b.Tempat proses belajar mengajar;
3. c.Tempat anak bermain;
4. d.Tempat ibadah;
5. e.Tempat-ternpat tertentu lainnya yang diberikan tanda khusus.
(2)Penyediaan tempat khusus merokok di KTR, diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan swasta. Prinsip penetapan KTR adalah:

1.100 % (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok.
2.Tidak ada ruang merokok di tern pat umum dan/ atau tempat kerja tertutup, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok; dan
3.Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, a tau tindakan mengijinkan dan/ atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :

1.teguran lisan;
2.teguran tertulis;
3.pencabutan ijin.

(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pdimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman atas nama Bupati. I

Pasal 8

(1)Instansi pemerintah dan/swasta pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Instansi pemerintah dan/ swasta yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda di larang merokok atau pengumuman dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
(3)Pimpinan instansi pemerintah dan badan usaha berhak untuk :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tern pat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b.melarang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah di mengerti;
3. c.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat -tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ atau didengar baik.
(4)Bentuk dan besaran tanda di larang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercamtum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 12

(1)Hasil pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, wajib dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekrestaris Daerah.

BAB VI

PENGA WASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

( 1) Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.

(2)Bupati mendelegasikan pengawasan KTR kepada kepala OPD di bidang Ketertiban um um dan Ketentraman (Satpol PP).
(3)OPD yang membidangi ketertiban umum dan Ketentraman berwenang:
1. a.menegur setiap orang atau badan yang menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
2. b.memerintahkan setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk meninggalkan KTR;dan
3. c.melakukan kegiatan penertiban dan tindakan administratif.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari secara terus menerus.
(5)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), pimpinan atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta di KTR melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan keten teraman. BABV PERAN SERTA MASYARAKAT

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…