DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang BMD, Pejabat pengelola BMD, Pengelolaan BMD, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, pembiayaan, TGR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelola barang milik daerah perlu disusun pedoman pengelola barang milik daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Daruat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
3.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris daerah dan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 8);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
2.Bupati ialah Bupati Boven Digoel.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
4.Sekretaris Derah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel.
5.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Barang Inventaris adalah barang milik daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7.Barang pakai habis adalah barang milik daerah yang dimaksudkan unutk mendukug kegiatan operasional pemerintah daerah, yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
8.Persediaan adalah barang inventaris yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan barang habis pakai.
9.Pengelola barang milik daerah, selanjutnya disebut pengelola, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10.Pembantu pengelola barang milik daerah, yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
11.Pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut pengguna, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12.Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
13.Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
15.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel.
16.Unit kerja adalah bagian SKPD yang diberi wewenang sebagai kuasa pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
17.Perencanaan kebutuhan barang adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18.Pengadaan barang adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
19.Penyaluran barang adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
20.Pemeliharaan barang adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
21.Pengamanan barang adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
22.Penggunaan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.
23.Pemanfaatan barang adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaaatan, dan bangun serah guna atau bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24.Sewa barang adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
25.Pinjam pakai barang adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
26.Kerjasama Pemanfaatan barang adalah Pendayagunaaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapapatan daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
27.Bangun guna serah adalah Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitanya setelah berakhirnya jangka waktu.
28.Bangun serah guna adalah Pemanfatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunanya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut daalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
29.Penghapusan barang adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30.Pemindahtanganan barang adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
31.Penjualan barang adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32.Tukar Menukar barang Milik daerah atau Tukar guling adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,antara pemerintah daerah,atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain,dengan menerima penggantian dalam bentuk barang,sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
33.Hibah adalah Pengalihan kepemilikan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,antara pemerintah daerah,atau dari pemerintah daerah,atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain,tanpa memperoleh penggantian.
34.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sabagai modal atau saham daerah pada badan usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
35.Penatausahaaan barang adalah Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36.Inventarisasi barang adalah Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
37.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode atau tehnik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
38.Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna,yang selanjutnya disingkat DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang berada dalam masing-masing Kuasa Pengguna.
40.Standarnisasi sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah Pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang memerlukan standarnisasi.
41.Standarnisasi Harga Adalah Penetapan besaran Harga barang dan atau jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
42.Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau pegawai negeri.
43.Rumah Dinas Daerah Golongan I (rumah jabatan) adalah Rumah Daerah yang dipergunakan bagi Pemegang Jabatan tertentu dan karena sifat Jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama Pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
44.Rumah Dinas Daerah Golongan II (rumah instansi) adalah Rumah Daerah yang mempunyai hubungan tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada Pemerintah Daerah;
45.Rumah Dinas Daerah Golongan III (rumah pegawai) adalah Rumah Daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;

BAB II

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

(1)Barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainya yang sah;
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis ;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang- undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
(2)pengelolaan barang milik daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.penatausahaan;
5. e.pemanfaatan;
6. f.pengamanan dan pemeliharaan;
7. g.penilaian;
8. h.penghapusan;
9. i.pemindahtanganan
10. j.penatausahaan
11. k.pembinaan,pengawasan dan pengendalian
12. l.pembiayaan
13. m.tuntutan ganti rugi.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Bupati dibantu oleh:
1. a.Sekretaris daerah selaku pengelola
2. b.Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola
3. c.Kepala SKPD selaku pengguna
4. d.Kepala unit pelaksana teknis selaku kuasa pengguna
5. e.Pengurus barang daerah

Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b.menetapkan penggunaan barang milik daerah;
c.menetapkan pemanfataan barang milik daerah tanah dan bangunan;
d.menetapkan pemindahtanganan barang milik daerah;
e.menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
f.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya;
h.Tata cara pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan serta kebijakan pengamanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, berwewenang dan bertanggung jawab:

a.menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.menyetujui rencana pemeliharaan dan perawatan barang-barang milik daerah;
c.mengatur pelaksanaan pemanfataan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
d.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
f.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah atas usulan dari Kepala SKPD.

Pasal 7

Pembantu pengelola barang adalah Kepala BPKAD yang melaksanakan sebagian kewenangan pengelola untuk :

a.meneliti rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah yang diusulkan oleh SKPD;
b.mendistribusikan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPD;
c.rencana kebutuhan dan perawatan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud point b ditindaklanjuti oleh SKPD ke dalam rencana kerja dan anggaran pada SKPD yang bersangkutan;
d.menerima dan meneliti usulan SKPD tentang barang milik daerah yang akan dihapus atau dipindahtanganan;
e.melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
f.melakukan koordinasi dan registrasi dalam pelaksanaan inventarisasi atau sensus barang milik daerah;

Pasal 8

(1)Kepala BPKAD selain mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas :
1. a.mengusulkan pengurus barang milik daerah kepada Sekda;
2. b.melaksanakan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangannya;
3. c.mengusulkan status penggunaan barang milik daerah kepada Bupati melalui Sekda;
4. d.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan barang secara periodik kepada pengelola barang;
6. f.menyimpan bukti sah kepemilikan barang milik daerah.
(2)Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah yang berada di unit kerjanya dan berada di bawah penguasaanya.
(2)Kepala SKPD bertugas dan berwenang ;
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat kerja daerah yang dipimpinnya kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasannya;
3. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasannya;
5. e.menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada BPKAD;
6. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
7. g.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang didalam penguasaannya
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik atas barang yang berada dalam penguasaanya kepada BPKAD;
(3)Kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.Mengajukan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan barang milik daerah bagi unit satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya.
4. d.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan yang berada dalam penguasaaanya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…