menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Penyelenggaraan Persandian.
a.bahwa untuk menjamin keamanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyelenggaraan sandi sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak terten tu;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
Menimbang BUPATI BOVEN DIGOEL, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENBOVEN DIGOEL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAANPERSANDIAN BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINS! PAPUA Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4884);
4.Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabu paten Pegunungan Bin tang, Kabu paten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);