DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini di atur tentang Statistik Sektoral pada Daerah Kabupaten Digoel. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan dengan pelaksanaan Survey, Kompilasi produk administrasi dan Tata cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah. Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 (satu) kali 6 (enam) bulan setiap tahun anggaran. Biaya penyelenggaraan Statistik Sektoral bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan penyediaan data dan informasi yang benar, lengkap, serta akurat guna mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan pembanguan di daerah;
b.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan layanan dasar yang perlu diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Statistik Sektoral.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 3683); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran eeea Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL dan BUPATI BOVEN DIGOEL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STATISTIK SEKTORAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.DaerahadalahKabupatenBovenDigoel. 2.Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangandaerah otonom. 3.Bupati adalah Bupati BovenDigoel. =f’ 4.PerangkatDaerahadalahunsurpembantukepalaDaerahdan DewanPerwakilan RakyatDaerahdalampenyelenggaraan Urusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. S.Dinas adalahDinasKomunikasiInformatika,StatistikdanPersandian. 6.Statistikadalahdatayangdiperolehdengancarapengumpulan, pengolahan,penyajian, dananalisissertasebagai sistemyangmengatur keterkaitanantarunsurdalampenyelenggaraanstatistik. 7.StatistikSektoraladalahstatistikyangpemanfaatannyaditujukanuntuk memenuhikebutuhaninstansi tertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahandanpembangunanyangmerupakantugas pokokinstansiyangbersangkutan. 8.Data adalahinformasiyangberupa angkatentangkarakteristikatauciri- cirikhusussuatupopulasi. 9.Populasi adalahkeseluruhanunityangmenjadiobjekkegiatanstatistik baikberupainstansipemerintah,lembaga,organisasi, orang,benda maupunobjeklainnya. 10.Surveiadalahcarapengumpulandatayangdilakukanmelalui pencacahansampeluntukmemperkirakankarakteristiksuatu populasi padasaattertentu. 11.Pembinadatastatistikadalah adalahBadanPusatStatitik.

BAB II

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 2

PemerintahdaerahmenyelenggarakanStatistikSektoraldidaerah.

Pasal 3

PenyelenggaraanStatistikSektoralsebagaimana dimaksuddalamPasal2 dilaksanakandengan: a.pelaksanaanSurvei; b.Kompilasiprodukadministrasi; c.Tata caralainsesuaiperkembanganilmupengetahuandanteknologi.

Pasal 4

(1)Setiapperangkatdaerah dapatmelakukanSurveiterhadapsuatu permasalahanterkaitpenyelenggaraan pemerintahdanpembangunan sesuai tugas danfungsimasing-masing.
(2)Perangkat daerah yangmelakukanSurveisebagaimana dimaksudpada ayat(1),terlebihdahulu mempelajaridanmembandingkanrancangannya dengan rujukanstatistik.
(3)RancanganrujukanStatistikpelaksanaanSurvei,sebagaimana dimaksud padaayat(2),memuat: a.namainstansi; b.judul; c.tujuansurvei; d.jenisdatayang akandikumpulkan;
1. e.wilayah kegiatan survei;
2. f.metode survei yang akan digunakan;
3. g.objek populasi dan jumlah responden; dan
4. h.waktu pelaksanaan.
(4)RancanganpelaksanaannSurveisebagaimana dimaksudpadaayat(3) harusmendapatrekomendasidaripembinadatastatistik.

Pasal 5

PenyelenggaraanStatistikSektoral,mengacupadapenggunaankonsep, definisi,klasifikasi,danukuranyangdigunakanolehinstansipembina statistikuntukmemperolehketerbandinganhasil.

Pasal 6

(1)DinasdalammenyelenggarakanStatistikSektoralberhakmengetahui danmemanfaatkanhasilprodukadministrasimiliklembagapemerintah, lembagaswasta,perseorangan,dan/atauunsurmasyarakatlainnya dengantetapmemperhatikanhakseseorangataulembagayangdilindungi sesuaiperaturanperundang-undangan.
(2)Dinasberhakmemperolehketerangandarirespondenmengenaisetiap karakteristikyangmenjadiobjekdanharusmenjaminkerahasiaan keteranganyangdiperolehdariresponden.

Pasal 7

PetugasperangkatdaerahyangmenyelenggarakanSurveiberhakmemasuki wilayahkerjayangtelahditentukanuntukmemperolehdatadenganterlebih dahuluberkoordinasidengan pihak-pihakyangmenjadipopulasidengan kegiatansurveiinformasiatauketeranganyang diperlukan.

Pasal 8

Perangkat daerahyangmelaksanakanSurveiharusmenyerahkanrancangan dokumenSurveikepadaDinasuntuk dilakukanverifikasidandiserahkan kepadapembinadatastatistikuntukmendapatrekomendasidengancara: a.menyerahkanlangsung;atau b.kirimmelaluialamate-mail,feksimili,ataupos.

Pasal 9

(1)Pelaksanaanpengumpulandatadilapangan dilaksanakanolehpetugas dariperangkat daerah yangtelahmengikutipelatihandaripembinadata statistik.
(2)Petugassebagaimana dimaksudpadaayat(1)harusmenjagadan menjaminkerahasian keteranganyangdiperolehdariresponden.
(3)Petugassebagaimana dimaksudpadaayat(2)harusmenyampaikanhasil pelaksanaankegiatanstatistiksektoralkepadapembinadatastatistik.

Pasal 10

(1)Setiapperangkat daerah yangmelakukankegiatanSurvei,harus menyerahkanhasilSurveikepadaDinaspalinglama30(tigapuluh)hari sebelum dipublikasikan/desiminasi.
(2)HasilSurveiyangdipublikasikansebagaimana dimaksudpadaayat(1), harus: a.relevandanmemenuhikebutuhan penggunadata; b.akuratdanmampusecaratepatmenggambarkankeadaanyang diukur; c.tepatwaktubaikdalampelaksanaanlapanganmaupunpenyajian; d.mudahterjangkauolehpenggunadata; e.mudahditafsirkan,didukungpenjelasandandilengkapidengan metadata;dan f.konsistendalamkonteksantarwaktudanwilayah. Publikasi/desiminasisebagaimana dimaksudpadaayat(2),dapat dilakukanmelaluimediacetak,elektronikmaupunmedialainnya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014