DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ………..
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201` Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 151); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN ………. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali yang selanjutnya disebut PT. Aneka Karya Boyolali adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil perubahan Perusahaan Daerah Aneka Karya.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
6.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Aneka Karya Boyolali berikut perubahan-perubahannya.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Aneka Karya Boyolali dan peningkatan persentase saham Daerah.

Pasal 3

………..

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.memenuhi Modal Dasar sesuai kewajiban pemerintah daerah.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Karya Boyolali sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp8.071.995.152,00 (delapan miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp6.957.548.148,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah); dan
2. b.Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp1.114.447.004,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PT. Aneka Karya Boyolali pada Tahun 2016 adalah:
1. a.Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp3.419.789.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
2. b.Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah seluas +1.995 m² (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) senilai Rp10.288.215.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD.

BAB IV

.……....

Pasal 6

(1)Penganggaran penyertaan modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Realisasi penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas PT. Aneka Karya Boyolali.
(2)Tata cara penyerahan penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang kepada Direktur Utama PT. Aneka Karya Boyolali yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)PT. Aneka Karya Boyolali sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai persentase kepemilikan saham pada PT. Aneka Karya Boyolali.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT. Aneka Karya Boyolali.
(3)PT. Aneka Karya Boyolali berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dan PT. Aneka Karya Boyolali wajib melaksanakan Keputusan RUPS.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…