DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 2. Tata cara Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 3. Tata Kerja Pemerintahan Desa 4. Hubungan Kerja 5. Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang........
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11.Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12.Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.
13.Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa......
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

(1)Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
(2)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(3)Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(5)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(6)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan usulan Kepala Desa atau BPD.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri dari beberapa Kepala Dusun.
(2)Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(3)Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdomisili di wilayah dusun setempat.
(4)Jumlah dusun di masing-masing Desa ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
(5)Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) wilayah dusun.
(6)Ketentuan mengenai tata cara penentuan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

(1)Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
(3)BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
(4)Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
(5)Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
(6)Tindak lanjut hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sesuai hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan hasil tindaklanjut evaluasi Bupati disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(7)Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. b.melaksanakan Pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
d.menetapkan Peraturan Desa;
e.menetapkan APB Desa;
f.membina kehidupan masyarakat Desa;
g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
(2)Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…