DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1. maksud dan tujuan 2. ruang lingkup pelayanan kesehatan 3. komponen tarif 4. pola perhitungan tarif 5. pengelolaan penerimaan jasa pelayanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang......
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RSUD Banyudono adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
6.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Banyudono Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8.Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III yang selanjutnya disebut Tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
9.Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD Banyudono.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat; dan
b.memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsipekonomi dan produktivitas, salah satunya dengan memungut biaya dalam wujud Tarif sebagai imbalan atas pelayanan barang dan jasa tanpa bermaksud mencari keuntungan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan di RSUD Banyudono dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan.
(2)Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif pelayanan yang dibedakan berdasarkan Tempat Pelayanan dan Jenis Pelayanan.
(3)Pelayanan Kesehatan berdasarkan Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
  1. 1.poliklinik;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.visum et repertum;
  4. 4.pelayanan kir dan uji kesehatan; dan
  5. 5.kamar tindakan lainnya.
2. b.Pelayanan Rawat Darurat;
3. c.Pelayanan Rawat Inap meliputi:
  1. 1.ruang perawatan;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.kamar bersalin;
  4. 4.rawat rehabilitasi; dan
  5. 5.rawat intensif.
4. d.Pelayanan Rawat Sehari; dan
5. e.Pelayanan Rawat Siang Hari.
(4)Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
1. a.pelayanan medis yang meliputi:
  1. 1.visite dan konsultasi;
  2. 2.tindakan medis operatif;
  3. 3.tindakan medis non operatif;
  4. 4.kebidanan dan kandungan; dan
  5. 5.tindakan gigi dan mulut.
2. b.pelayanan keperawatan, meliputi:
  1. 1.tindakan keperawatan; dan
  2. 2.asuhan keperawatan.
3. c.pelayanan penunjang medis yang meliputi:
  1. 1.rekam medis;
  2. 2.rehabilitasi medis;
  3. 3.laboratorium;
  4. 4.radiodiagnostik;
  5. 5.elektromedis diagnostik;
  6. 6.pelayanan gizi;
  7. 7.pelayanan……
  8. 7.pelayanan farmasi;
  9. 8.pemulasaraan jenazah;
  10. 9.Voluntary Conseling and Testing (VCT);
  11. 10.bank darah; dan
  12. 11.gas medis.
4. d.pelayanan penunjang non medis, meliputi:
  1. 1.ambulans/mobil jenazah;
  2. 2.pengolahan limbah padat klinis; dan
  3. 3.pelayanan kerohanian.

BAB IV

KOMPONEN TARIF

Pasal 5

(1)Komponen Tarif pelayanan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Banyudono atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(3)Harga obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
(5)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
(6)Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 6

Penetapan besaran Tarif untuk pelayanan kesehatan kelas III di RSUD Banyudono sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

(1)Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Tarif layanan RSUD Banyudono.
(2)Besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(3)Biaya…………
(3)Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD Banyudono dibagi dengan total hasil kegiatan.
(4)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
(5)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

(1)Semua penerimaan pendapatan jasa pelayanan kesehatan kelas III RSUD Banyudono disetorkan ke Rekening RSUD Banyudono setiap hari kerja oleh bendahara penerimaan ke bank yang telah ditunjuk oleh Bupati.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Banyudono sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.
(3)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pasien dan kesejahteraan pegawai RSUD Banyudono.
(4)Pembagian proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Direktur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Banyudono mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung oleh Penjamin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 10…………

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 15 Agustus 2016 BUPATI BOYOLALI, ttd SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 15 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd SRI ARDININGSIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, ttd SUNARNO Pembina Tingkat I NIP. 19640608 199203 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2016)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…