DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menjelaskan batasan istilah yang diatur di dalam pengaturannya. Dijelaskan tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perizinan, Pemeliharaan, Sistem Informasi, Tugas dan wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa.

Isi peraturan

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan ”asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

1.Pemerintah daerah mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2.Pemerintah daerah mendorong pemenuhan jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
3.Pemerintah daerah berupaya mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Huruf b Yang dimaksud dengan ”asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Huruf c Yang dimaksud dengan ”asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Huruf d Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Huruf e Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Huruf f Yang dimaksud dengan ”asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Huruf g Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Huruf i Yang dimaksud dengan ”asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Huruf j Yang dimaksud dengan ”asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Huruf k Yang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf l Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Huruf m Yang dimaksud dengan ”asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi,a akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Huruf n Yang dimaksud dengan ”asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Inventarisasi dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Rencana rinci RTRW setidaknya memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung, perkiraan dampak, kelayakan ekosistem, tingkat kerentanan adaptasi, dan lain-lain. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

a.kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
c.kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
d.kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter :
a.kenaikan temperatur;
b.badai, dan/atau
c.kekeringan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Yang dimaksud dengan Analisis Risiko Lingkungan Hidup adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3. Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…