DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Boyolali

regulasi_utama

Ringkasan

1. Peraturan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016 2. Peraturan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang di jabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali pada tanggal 28 September 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016; Mengingat ....... Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan ….. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 2.087.937.454.000,00
2.Belanja Daerah Rp 2.150.966.568.000,00 Defisit Rp (63.029.114.000,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 75.261.114.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 12.232.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 63.029.114.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 250.959.622.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.197.675.430.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 628.476.239.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri dari Jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp 69.891.500.000,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp 14.709.105.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 8.695.610.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp 157.663.407.000,00
(3)Dana Perimbangan.......
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 44.180.456.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 1.032.744.000.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 427.488.109.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp 1.168.360.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 107.456.279.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah Rp 167.801.074.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 56.139.554.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.415.727.755.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 735.238.813.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 1.062.606.762.000,00
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp 19.539.575.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 10.940.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp 8.645.662.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp 311.995.756.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung.......
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 68.481.299.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 286.656.943.000,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 380.100.571.000,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 75.261.114.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 12.232.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 75.000.000.000,00
2. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 261.114.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 12.232.000.000,00

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 29 Desember 2015 Pj. BUPATI BOYOLALI, ttd SRI ARDININGSIH Diundangkan di Boyolali pada tanggal 29 Desember 2015 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, ttd SUNARNO Pembina Tk. 1 NIP. 19640608 199203 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (15/2015)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…