DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ruang lingkup 2. penyelenggaraan parkir 3. izin penyelenggaraan parkir 4. tempat parkir khusus 5. tarif parkir 6. karcis parkir 7. rambu dan marka 8. hak, kewajiban dan larangan 9. pembinaan dan pengawsan 10. pemindahan kendaraan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
c.bahwa perparkiran di Kabupaten Boyolali merupakan kewenangan Daerah dan ketentuan Perparkiran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang….
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11.Peraturan Daerah….
11.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 43);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Derah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 146); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas ……….
5.Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan Kabupaten Boyolali.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penghuninya.
8.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9.Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
10.Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
11.Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
12.Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14.Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas, dan/marka jalan.
15.Penyelenggara tempat parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
16.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
17.Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
18.Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
19.Gedung parkir ……….
19.Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
20.Taman Pelataran/parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
21.Taman Pelataran/parkir pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan taman dan/atau bangunan yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan parkir;
b.izin penyelenggaraan parkir;
c.tempat parkir khusus;
d.tarif parkir;
e.karcis parkir;
f.rambu dan marka;
g.hak, kewajiban, dan larangan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pemindahan kendaraan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/atau badan; dan
3. c.perorangan atau badan.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.
(3)Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir perorangan atau badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapat izin Bupati.

Pasal 4

(1)Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
1. a.Parkir ……….
2. a.Parkir di dalam ruang milik jalan; dan
3. b.Parkir di luar ruang milik jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi tempat parkir tepi jalan umum di Daerah.
(3)Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan maupun badan untuk fasilitas parkir.

Pasal 5

(1)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada tepi jalan umum yang berada di wilayah administrasi Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
(2)Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan dibedakan menjadi:
1. a.Parkir umum tetap; dan
2. b.Parkir umum insidental.

Pasal 6

(1)Parkir umum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
(2)Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
1. a.Zona A;
2. b.Zona B;
3. c.Zona C;
4. d.Zona D; dan
5. e.Zona E.
(3)Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Penyediaan fasilitas parkir umum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipungut retribusi tempat khusus parkir yang besaran tarifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidental.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Penyelenggaraan Parkir Umum Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa:
1. a.taman/pelataran; dan/atau
2. b.gedung parkir.
(2)Fasilitas parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, nyaman, dan memiliki batas-batas yang jelas.
(3)Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.rencana umum tata ruang;
2. b.analisis dampak lalu lintas;
3. c.kemudahan bagi pengguna jasa; dan
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(2)Dalam pengelolaan fasilitas parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelanggaraan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir yang memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

a.usaha……….
a.usaha khusus perparkiran; atau
b.penunjang usaha pokok.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…