DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Maksud dan Tujuan 2. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 3. Nama, Objek dan Subjek Tarif 4. Kebijakan, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 5. Struktur dan Besaran Tarif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, maka tarif pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4.Undang-Undang …..
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RSUD Pandan Arang adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Boyolali.
6.Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan SKPD-BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
8.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya
9.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
10.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/kecacatan.
11.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, psikologi dan konsultasi lainnya.
12.Pelayanan …..
12.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13.Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis, jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
14.Pelayanan Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15.Visite dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka merawat pasien yang di rawat inap.
16.Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan dibebankan kepada pasien.
17.Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang berdasarkan standard akutansi biaya rumah sakit.
18.Cyto adalah tindakan medis yang tidak direncanakan dan harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
19.Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat merawat pasien gawat dengan usia diatas 14 (empat belas) tahun akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (life support) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
20.Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan untuk anak usia lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
21.Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
22.High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah pelayanan medis pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada diantara ICU dan ruang rawat inap
23.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di rumah sakit.
24.Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
25.Bahan …..
25.Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pemakaian bahan kimia, bahan makanan, alat kesehatan habis pakai, serta bahan lainnya yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya.
26.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
27.Jasa Pelayanan adalah adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan dan penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Pandan Arang dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.kemanusiaan;
2. b.manfaat;
3. c.keadilan (non diskriminatif);
4. d.partisipatif;
5. e.keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan;
6. f.efektif;
7. g.efisien; dan
8. h.akuntabel.
(2)Maksud pengaturan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Pandan Arang untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan RSUD Pandan Arang sesuai standar yang ditentukan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSUD Pandan Arang dapat terlindungi dengan baik.
(3)Tujuan pengaturan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Pandan Arang dalam Peraturan Daerah ini yaitu:
1. a.terwujudnya masyarakat Boyolali yang sehat dan kreatif;
2. b.terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang sesuai standar yang ditentukan;
3. c.tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajamen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
4. d.meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD Pandan Arang secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah;
5. e.terlaksananya …..
6. e.terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD Pandan Arang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
7. f.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)Pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, dan tenaga non medis pada unit pelaksana fungsional.
(2)Pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan Tempat Pelayanan dan Jenis Pelayanan.
(3)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
  1. 1.poliklinik;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.rawat rehabilitasi; dan
  4. 4.kamar tindakan lainnya.
2. b.Pelayanan Rawat Inap meliputi:
  1. 1.ruang perawatan;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.kamar bersalin; dan
  4. 4.rawat intensif.
3. c.Pelayanan Rawat Darurat;
4. d.Pelayanan One Day Care; dan
5. e.Pelayanan Day Care.
(4)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
1. a.Pelayanan Medis yang meliputi:
  1. 1.visite, pemeriksaan dan konsultasi;
  2. 2.tindakan medis operatif; a) kecil; b) sedang; c) besar; dan d) khusus.
  3. 3.tindakan medis non operatif; a) penyakit dalam; b) penyakit paru; c) bedah; 1) umum; 2) orthopedi; 3) onkologi; dan 4) urologi ….. 4) urologi. d) anak; e) kebidanan dan kandungan; f) telinga, hidung dan tenggorokan; g) mata; h) kulit dan kelamin; dan i) anestesi.
  4. 4.kebidanan dan kandungan; a) persalinan fisiologis; b) persalinan patologis; c) abortus dan curettage; dan d) pelayanan bayi baru lahir.
  5. 5.gigi dan mulut. a) Umum; dan b) Spesialistik.
2. b.Pelayanan Keperawatan, meliputi:
  1. 1.asuhan keperawatan; dan
  2. 2.tindakan keperawatan.
3. c.Pelayanan Penunjang Medis yang meliputi:
  1. 1.pelayanan rekam medis.
  2. 2.pelayanan rehabilitasi medis, meliputi: a) fisioterapi; 1) tindakan fisioterapi; dan 2) tindakan terapi wicara. b) okupasi terapi; c) sosiomedik: 1) rawat inap; dan 2) home visit. d) akupuntur; dan e) psikologi; 1) tes psikologi; 2) observasi interview; 3) konsultasi psikologi; 4) visitasi; dan 5) psikoterapi.
  3. 3.pelayanan laboratorium, meliputi: a) pemeriksaan patologi klinik yang terdiri dari: 1) hematologi; 2) kimia darah; 3) urin; 4) mikrobiologi/serologi/imunologi; 5) tinja dan sperma; 6) Enzyme Link Fluorescence System (ELFA) 7) coagulometri; 8) reflotron; 9) sensivitas 1 (satu) isolat; 10) kultur; 11) tindakan spesialistik laborat; 12) Laboratory ….. 12) Laboratory Inventory System (LIS); dan 13) parameter baru. b) pemeriksaan patologi anatomi yang terdiri dari: 1) histopatologi; 2) sitologi; 3) histokimia; dan 4) konsultasi.
  4. 4.pelayanan radiodiagnostik, meliputi: a) foto non kontras; b) foto kontras; dan c) CT Scan.
  5. 5.pelayanan USG dan Echo Cardiography:
  6. 6.pelayanan diagnostic elektromedis khusus;
  7. 7.pelayanan penggunaan alat kesehatan elektromedis;
  8. 8.pelayanan gizi, meliputi: a) konsultasi gizi; dan b) pengolahan bahan makanan.
  9. 9.hemodialisa;
  10. 10.pelayanan pemulasaraan jenazah dan penguburan jenazah;
  11. 11.pelayanan VCT;
  12. 12.pelayanan pada bank darah; dan
  13. 13.laundry dan linen; dan
  14. 14.gas medik.
4. d.Pelayanan Penunjang Non Medis yang meliputi:
  1. 1.pelayanan ambulance/mobil jenazah; dan
  2. 2.pelayanan pengolahan limbah padat klinis.
(5)Unit Pelaksana fungsional di RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.instalasi rawat jalan;
2. b.instalasi rawat inap dengan kelas pelayanan VIP, Utama, Teladan, I, II, dan III;
3. c.instalasi gawat darurat;
4. d.instalasi rawat Intensive Care Unit (ICU) dan High Care Unit (HCU);
5. e.perinatal resiko tinggi;
6. f.kamar bersalin;
7. g.ruang rawat isolasi;
8. h.instalasi laboratorium;
9. i.instalasi farmasi;
10. j.instalasi rehabilitasi medis;
11. k.instalasi rekam medis;
12. l.instalasi radiologi;
13. m.instalasi kamar operasi;
14. n.instalasi gizi;
15. o.unit hemodialisa;
16. p.instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
17. q.instalasi …..
18. q.instalasi pemulasaraan jenazah; dan
19. r.unit pelayanan ambulance dan mobil jenazah.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

(1)Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dipungut atas Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD Pandan Arang.
(2)Objek Tarif adalah Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Pandan Arang.
(3)Subjek Tarif adalah Orang Pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan kelas III di RSUD Pandan Arang.

BAB V

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1)Semua kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif pelayanan.
(2)Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di RSUD Pandan Arang.
(3)Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

(1)Bagi masyarakat yang dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau asuransi kesehatan lainnya, ditanggung oleh penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penggantian pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dan diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Pelayanan …..
(4)Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana tertentu pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan.
(5)Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket pelayanan lain, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut ditetapkan oleh Direktur.
(6)Dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesbilitas pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang, Direktur dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi:
1. a.kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
2. b.kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu;
3. c.kerjasama pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan; dan
4. d.kerjasama penyediaan peralatan medis dan/atau penunjang medis.
(7)Kerjasama operasional penyediaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, harus menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
(8)Tarif pelayanan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan Direktur sesuai perjanjian kerjasama operasional.

Pasal 7

(1)Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(3)Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Sasaran dalam penetapan tarif meliputi biaya pelayanan, sarana, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
(2)BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan.

Pasal 10

(1)Tarif Pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan.
(2)Penetapan besaran tarif pelayanan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…