DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan TJSLP 3. Kewajiban, Komitmen, dan Hak Perusahaan 4. Program TJSLP 5. Pelaksanaan TJSLP 6. Pembiayaan 7. Forum TJSLP 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pengharagaan 10. Sistem Informasi TJSLP 11. Pembinaan dan Pengawasan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat;
c.bahwa para pelaku usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang ……….
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik swasta maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan kegiatannya di Kabupaten Boyolali baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
6.Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
7.Wilayah sasaran TJSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8.Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dari perusahaan dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan yang melaksanakan program TJSLP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan kejelasan atas pelaksanaan program TJSLP;
b.memberikan ……….
b.memberikan arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah; dan
c.mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP bagi perusahaan beserta pihak lain yang terkait;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya kepastian dalam pelaksanaan TJSLP bagi pelaku dunia usaha secara terpadu dan berdaya guna dalam rangka mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
d.terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan TJSLP serta program kemitraan dan bina lingkungan termasuk di dalamnya pengalokasian dana TJSLP dari perusahaan kepada masyarakat; dan
e.terlaksananya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP di Daerah meliputi:
1. a.pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan;
2. b.penerima penyelenggaraan TJSLP; dan
3. c.pengawasan penyelenggaraan TJSLP.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan dan atau kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

a.kepastian ……….
a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.pemberdayaan;
f.keterbukaan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Pasal 6

(1)Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.keberpihakan;
7. g.kemitraan;
8. h.inisiasi;
9. i.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur; dan
7. g.program pembangunan dan/atau perbaikan yang berkelanjutan.

BAB IV

KEWAJIBAN, KOMITMEN, DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Perusahaan berkewajiban:
1. a.merencanakan ……….
2. a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. b.menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
4. c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
5. d.menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP;
6. e.melakukan koordinasi pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
7. f.melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik.
(2)Perusahaan yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola sumber daya alam; atau
2. b.perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam tetapi dapat menimbulkan dampak kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
(3)Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaporkan langsung kepada Gubernur dan/atau Pejabat yang berwenang untuk dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai komitmen untuk melaksanakan TJSLP.
(2)Komitmen pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
2. b.menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
3. c.menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP;
4. d.melakukan ……….
5. d.melakukan koordinasi pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
6. e.melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik.

Pasal 9

Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PROGRAM TJSLP

Pasal 10

(1)Program TJSP dapat berupa:
1. a.bina lingkungan;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
4. d.program bantuan langsung pada masyarakat; dan/atau
5. e.program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…