DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturant tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Maksud dan Tujuan; Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; RUPS; Dewan komisaris; Direksi; Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan; Penggunaan Laba; Kepegawaian; Pembubaran dan Likuidasi; Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya Kabu paten Boyolali yang berdiri Tahun 2003, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, dipandang perlu untuk mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi Perseroan Terbatas; Mengingat
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Kaiya Boyolali;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah an Antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perse roan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA KARYA KABUPATEN BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum dan nama PD. Aneka Kaiya Kabupaten Boyolali diubah menjadi PT. Aneka Karya Boyolali.
(2)PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 40).
(3)Dengan perubahan status badan hukum dan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, pegawai dan perizinan serta hal lain yang dimiliki PD. Aneka Karya Kabupaten ^yolali beralih kepada PT. Aneka Karya Boyolali.
(4)Dalam rangka perubahan status badan hukum dan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mernproses perubahan tersebut . *- lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dal am rangka mengetahui kekayaan, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dilakukan perhitungan dan audit oleh Akuntan Publik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud perubahan bentuk badan hukum PD. Aneka Kaiya Kabupaten Boyolali menjadi PT. Aneka Karya Boyolali adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan perubahan status badan hukum PD. Aneka Kaiya Kabupaten Boyolali menjadi PT. Aneka Karya Boyolali adalah:

a.meningkatkan kineija perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)-,
b.mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besamya berdasarkan prinsip pengelolan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
c.mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor jasa perdagangan obat-obatan dan farmasi, percetakan, pertokoan, perbengkelan, usaha sarana produksi dan distributor pupuk, usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
d.meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan pendapatan asli daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT. Aneka Karya Boyolali berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka cabang di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Aneka Karya Boyolali mengembangkan jasa layanan dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Jasa layanan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.perdagangan obat-obatan dan farmasi;
2. b.percetakan;
3. c.pertokoan;
4. d.perbengkelan;
5. e.usaha sarana produksi dan distributor pupuk; dan
6. f.usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
(3)Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Akta Pendirian.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. Aneka Karya Boyolali untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).
(2)Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
(3)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
(4)Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT. Aneka Karya Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih leuijut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Pcmerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham.
(3)Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan oleh PT. Aneka Karya Boyolali merupakan saham atas nama. (4| Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
(5)Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan dalam RUPS.

BAB VI

RUPS

Pasal 9

(1| RUPS merupakan pemegang kekuasaan tcrtinggi dalam PT. Aneka Kaiya Boyolali.

(2)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
(3)RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (4| RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(5)RUE’S luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (6| RUE’S dipimpin oleh Komisaris Utama.
(7)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

(1)Dewan Komisaris teniiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan paling banyak 4 (empat) orang anggota Komisaris.
(2)Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala bcrkewajiban melaporkan kegiatan usaha FT. Aneka Karya Boyolali kepada Bupati.
(4)Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 11

(1)PT. Aneka Kaiya Boyolali dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
(2)Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…