DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Jumlah dan Sumber; Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Hak dan Kewajiban; Deviden; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyertaan modal merupakan upaya penyehatan, penguatan, dan peningkatan kineija perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali, perlu memberikan penambahan modal Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat permodalan, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mengembangkan perekonomian Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
d.bahwa..............
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 115);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99); Dengan............... /«»'- * Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali yang selanjutnya disingkat PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) adalah bank perkreditan rakyat yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR BKK Boyolali (Perseroda).
8.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang Daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9.Modal..................... .p
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kakayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
10.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) sesuai dengan anggaran dasar.
11.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
12.Dividen adalah suatu bentuk pembagian laba kepada para pemegang saham sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajiban PT BPR BKK Boyolali (Perseroda).
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan produktifitas, dan operasional usaha PT BPR BKK Boyolali (Perseroda).

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Daerah di bidang perbankan;
b.meningkatkan kineija dan pengembangan PT BPR BKK Boyolali (Perseroda); dan
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jumlah dan sumber;
b.penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban;
c.hak dan kewajiban; dan
d.deviden. a*'

BAB II

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 5

(1)Modal dasar PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) terbagi atas bagian:
1. a.kewajiban Penyertaan Modal Daerah yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) atau senilai Rp40.800.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus juta rupiah); dan
2. b.kewajiban Penyertaan Modal Daerah yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) atau senilai Rp39.200.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah).
(2)Jumlah Modal Disetor Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) sampai dengan Tahun 2020 untuk memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
(3)Kewajiban Penyertaan Modal Daerah yang belum disetor sebesar Rp29.400.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah) akan dipenuhi secara bertahap selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. e.Tahun 2025 sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
6. f.Tahun 2026 sebesar Rp6.700.000.000 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
(4)Komposisi Penyertaan Modal oleh Daerah tidak boleh melebihi dari komposisi setoran modal Pemerintah Provinsi, dikecualikan PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) rasio kecukupan modal dibawah 20% (dua puluh per seratus).
(5)Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan penyertaan modal dimaksud.

Pasal 6

(1)Sumber modal badan usaha milik Daerah terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah. - T
4. c.hibah; dan
5. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset. BAB HI PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Penganggaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian dividen sesuai persentase kepemilikan saham pada PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT BPR BKK Boyolali (Perseroda).
(3)PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dan PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) wajib melaksanakan keputusan RUPS.

BAB V

DIVIDEN

Pasal 10

(1)Pembagian dividen ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetor ke kas Daerah.
(3)Besaran dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan cadangan untuk investasi dan pengembangan perusahaan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…