DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Pembentukan Desa, Penghapusan Desa, Perubahan Status Desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penataan desa merupakan upaya sistematis, terencana, terpadu, dan demokratis dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bo3rolali Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Kelurahan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan... 5. 6. 7. 8. 9.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Boyolali. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
11.Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17.Anggaran Pendapatan...
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan penataan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam hal penataan Desa

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.pembentukan Desa;
c.penghapusan Desa;
d.perubahan status Desa;
e.evaluasi rancangan Peraturan Daerah; dan
f.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa, penghapusan Desa, dan perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama Desa... a. b. c. d. e. f. nama Desa/Kelurahan lama dan barn; nomor kode Desa/Kelurahan yang lama; jumlah penduduk; luas wilayah; cakupan wilayah kerja Desa barn; dan peta batas wilayah Desa/Kelurahan bam.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 humf a mempakan tindakan mengadakan Desa bam di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

(1)Persyaratan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit meliputi:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kemkunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan; dan
3. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun. c. d. e. f. g- h.
(2)Ketentuan...
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Desa.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(3)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2)Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan Pembentukan Desa melalui pemekaran.
(4)Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.

Pasal 10

(1)Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Bupati.
(2)Bupati...
(2)Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa.
(3)Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang- undangan;
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasy arakatan.
(4)Tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945