DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Prinsip Pengelolaan, Pembubaran dan Likuidasi, Kerja Sama, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal;

b.bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali; Mengingat:... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah...
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintgihan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8.Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 11.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
12.Direksi adalah organ PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
13.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
14.Penyertaan...
14.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16.Kan tor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.
17.Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit untuk membantu kantor induknya.
18.Tantiem adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris oleh pemegang Saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.
19.Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).

Pasal 2

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (Perseroda) menjadi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas...
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

(1)PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) meliputi: menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito beijangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk kredit; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
1. g.melakukan... b. c. d. e. f.
2. g.melakukan keija sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan keija sama dengan selain lembaga jasa keuangan dal am pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
3. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
4. i.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak Daerah, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. j.membantu Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pelayanan umum perbankan;
6. k.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. l.membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan
8. m.melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat bekeija sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
(4)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

(1)PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas dengan merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(3)Dalam...
(3)Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…