DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang & Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Boyolali.
2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Rencana & Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Perencanaan pembangunan daerah adalah proses kompleks yang melibatkan penyusunan rencana untuk mengarahkan dan mengelola pertumbuhan serta perkembangan suatu daerah. Esensinya mencakup aspek- aspek vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan dengan pijakan analisis hasil kebijakan pembangunan yang mendalam, sebagai gambaran kondisi daerah yang menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan.

Pasal 2

(1)Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Boyolali.
(2)Rincian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

& Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

a.BAB I : PENDAHULUAN;
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
f.BAB VI : PENUTUP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH Sejalan dengan Visi Nasional Indonesia Emas 2045, yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, serta searah dengan visi Provinsi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Penumpu Pangan dan Industri yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan, maka penciptaan visi Kabupaten Boyolali 2045 juga tidak terlepas benang merahnya dari visi nasional dan provinsi. Dengan tetap memperhatikan potensi Kabupaten Boyolali berupa pertanian, peternakan, dan kawasan industri, begitu pula berbagai masalah pokok yang mencakup ekonomi, SDM, infrastruktur, birokrasi, dan lingkungan, serta tidak luput memperhatikan isu-isu strategis global, nasional, dan regional yang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Boyolali ke depan.

Pasal 5

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Boyolali yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Kabupaten Boyolali, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK Arah kebijakan merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi misi pada masa pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang diuraikan menjadi prioritas pada tahapan/periode RPJPD. Dari arah kebijakan, visi misi yang telah disusun kemudian diterjemahkan masing-masing dalam pembangunan 5 (lima) tahunan melalui sasaran pokok. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungannya dengan visi dan misi jangka panjang dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Arah kebijakan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang kemudian akan dilakukan pentahapan selama 5 (lima) tahunan dan diterjemahkan dalam sasaran pokok yang merupakan dasar dalam melihat keadaan sesungguhnya berdasarkan kesesuaian indikator kinerja yang harus dicapai.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 27 Agustus 2024 BUPATI BOYOLALI, MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal 27 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, WIWIS TRISIWI HANDAYANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (10-240/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 ttd ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJPN dan RTRW. Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, gender, ekonomi, politik, hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Boyolali hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Boyolali wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Boyolali. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…