DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari : BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud, dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan; BAB IV Kebijakan Tarif; BAB V Komponen Dan Besaran Tarif; BAB VI Ketentuan Kerjasama Dengan Pihak Penjamin; BAB VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, maka tarif pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang….
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN:..... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rumah Sakit adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut RSUD Pandan Arang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Boyolali.
6.Direktur RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Pandan Arang yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
8.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
9.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/kecacatan.
10.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau Pelayanan Kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.
11.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, psikologi, dan konsultasi lainnya
12.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13.Pelayanan...
13.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis, jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
14.Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Penguburan Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15.Visite Dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka merawat pasien yang dirawat inap.
16.Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya.
17.Tindakan Medis adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang perlu didelegasikan kepada paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang.
18.Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal maupun umum.
19.Tindakan Medis Operatif Mayor adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang dilakukan di kamar operasi.
20.Tindakan Medis Operatif Minor adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang dilakukan di luar kamar operasi.
21.Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan.
22.Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III yang selanjutnya disebut Tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan dibebankan kepada pasien Kelas III.
23.Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang berdasarkan standar akutansi biaya rumah sakit.
24.Cyto adalah tindakan medis yang tidak direncanakan dan harus segera dilaksanakan untuk mengurangi risiko kematian dan kecacatan.
25.Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (life support) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
26.High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah pelayanan medis pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada diantara ICU dan ruang rawat inap
27.Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
28.Pediatric......
28.Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan untuk anak usia lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
29.Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
30.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
31.Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah alat kesehatan/alat medis yang hanya dapat digunakan sekali.
32.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
33.Human Immuno-deficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
34.HIV Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat HCT adalah Konseling dan testing HIV/AIDS terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.
35.Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat dan/atau melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan dan penetapan Tarif pada RSUD Pandan Arang dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
(2)Maksud pengaturan Tarif pada RSUD Pandan Arang untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) Pelayanan Kesehatan RSUD Pandan Arang sesuai standar yang ditentukan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSUD Pandan Arang dapat terlindungi dengan baik.
(3)Tujuan pengaturan Tarif pada RSUD Pandan Arang dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.terselenggaranya mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandan Arang sesuai standar yang ditentukan;
2. b.tersedianya…..
3. b.tersedianya jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandan Arang sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajamen Pelayanan Kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
4. c.meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD Pandan Arang secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Daerah;
5. d.terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD Pandan Arang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
6. e.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandan Arang.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandan Arang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan.
(2)Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(3)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan yang meliputi:
  1. 1.poliklinik pagi;
  2. 2.poliklinik sore; dan
  3. 3.kamar tindakan lainnya.
2. b.Pelayanan Gawat Darurat;
3. c.Pelayanan Rawat Inap yang meliputi:
  1. 1.ruang perawatan;
  2. 2.kamar operasi;
  3. 3.kamar tindakan bersalin;
  4. 4.kamar perawatan bersalin; dan
  5. 5.kamar perawatan intensif PICU, NICU, ICU, dan HCU.
(4)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
1. a.pelayanan medis yang meliputi:
  1. 1.visite dan konsultasi;
  2. 2.Tindakan Medis Operatif Mayor;
  3. 3.Tindakan Medis Operatif Minor;
  4. 4.Tindakan Medis Non Operatif; a) penyakit dalam; b) penyakit…. b) penyakit paru; c) bedah; d) anak; e) kebidanan dan kandungan; f) telinga hidung dan tenggorokan; g) mata; h) kulit dan kelamin; i) anestesi; dan j) kedokteran jiwa.
  5. 5.pelayanan kebidanan dan kandungan a) persalinan fisiologis; b) persalinan patologis; dan c) pelayanan bayi baru lahir.
  6. 6.pelayanan gigi dan mulut a) umum; dan b) spesialistik.
2. b.keperawatan yang meliputi:
  1. 1.Tindakan Keperawatan; dan
  2. 2.Asuhan Keperawatan.
3. c.Pelayanan Penunjang Medis, meliputi:
  1. 1.pelayanan rekam medis;
  2. 2.pelayanan Rehabilitasi Medis, meliputi: a) tindakan dokter spesialis rehabilitasi medis; b) fisioterapi; c) okupasi terapi; d) sosiomedis; e) akupuntur; dan f) psikologi.
  3. 3.pelayanan laboratorium, meliputi: a) pemeriksaan patologi klinik yang terdiri dari: 1) hematologi; 2) kimia darah; 3) urin; 4) mikrobiologi/serologi/imunologi; 5) tinja; 6) sperma; 7) Enzyme….. 7) Enzyme Link Fluorescence System; 8) coagulometri; 9) reflotron; 10) sensivitas; 11) kultur; 12) tindakan spesialistik laborat; dan 13) parameter baru. b) pemeriksaan patologi anatomi yang terdiri dari: 1) histopatologi; 2) sitologi; 3) histokimia; dan 4) konsultasi.
  4. 4.pelayanan radiodiagnostik, meliputi: a) foto non kontras; b) foto kontras; c) lopografi; d) pemeriksaan Multi Slice Computed Tomography Scan; e) pemeriksaan Ultra Sonography dan Echo Cardiografi; dan f) Magnetic Resonance Imaging.
  5. 5.pelayanan diagnostik elektromedis, meliputi: a) electrocardiography; b) ultra sonography; c) electroencephalography brain mapping; dan d) electromyography.
  6. 6.pelayanan gizi;
  7. 7.pelayanan hemodialisa;
  8. 8.pelayanan farmasi;
  9. 9.pelayanan uji kesehatan;
  10. 10.pelayanan visum et repertum;
  11. 11.pelayanan pemulasaraan jenazah dan penguburan jenazah;
  12. 12.pelayanan HCT;
  13. 13.pelayanan darah; dan
  14. 14.pelayanan gas medis.
4. d.pelayanan penunjang non medis yang meliputi:
  1. 1.pelayanan ambulans/mobil jenazah;
  2. 2.pelayanan pengolahan limbah padat klinis, sterilisasi; dan
  3. 3.pelayanan nonmedis lainnya.
(5)Unit….
(5)Unit pelaksana fungsional di RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.instalasi rawat jalan;
2. b.instalasi gawat darurat;
3. c.instalasi rawat inap;
4. d.instalasi rawat intensif;
5. e.perinatal risiko tinggi;
6. f.kamar bersalin;
7. g.ruang rawat isolasi;
8. h.instalasi laboratorium;
9. i.instalasi farmasi;
10. j.instalasi rehabilitasi medis;
11. k.instalasi rekam medis;
12. l.instalasi radiologi;
13. m.instalasi bedah sentral;
14. n.instalasi gizi;
15. o.unit hemodialisa;
16. p.instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
17. q.instalasi pemulasaraan jenazah; dan
18. r.unit pelayanan ambulans dan mobil jenazah.

BAB IV

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1)Semua kegiatan pelayanan di RSUD Pandan Arang dikenakan Tarif.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di RSUD Pandan Arang.

Pasal 5

(1)Bagi masyarakat yang dijamin/ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, jaminan kesehatan daerah/asuransi kesehatan lainnya ditanggung oleh Penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam....
(2)Dalam hal kejadian luar biasa penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggantian pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai subsidi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Sasaran dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, sarana, prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.
(3)Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(4)Biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dipikul bersama oleh masyarakat dan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sosial ekonomi masyarakat.

BAB V

KOMPONEN DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Komponen Tarif pelayanan meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 8

(1)Besaran Tarif dihitung dengan cara penjumlahan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
(2)Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan Tarif pada setiap jenis pelayanan dan tempat pelayanan.

Pasal 9

(1)Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan visite dan konsultasi;
2. b.pelayanan Tindakan Medis Operatif Mayor;
3. c.pelayanan Tindakan Medis Operatif Minor dan Tindakan Medis Non Operatif;
4. d.pelayanan Tindakan Keperawatan;
5. e.pelayanan Asuhan Keperawatan; dan
6. f.pelayanan penunjang medis.
(2)Besaran Tarif Pelayanan Gawat Darurat bagi pasien observasi maupun rawat inap di ruang gawat tidak dikenakan Tarif makan pasien.

Pasal 10

(1)Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan per hari sesuai kelas perawatan.
(2)Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya makan, obat-obatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, visite, Asuhan Keperawatan, Tindakan Medis penunjang diagnostik, dan tindakan/pelayanan lainnya.
(3)Besaran Tarif ruang rawat gabung pelayanan ibu dan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali besaran tarif kelas rawat inap.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…