DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. jenis, pendirian dan batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; b. penyelenggaraan; c. perizinan; d. kewajiban dan larangan; dan e. pembinaan dan pengawasan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku: a. semua ketentuan yang ada sepanjang berkaitan secara langsung dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini; b. semua peraturan di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan masih tetap beriaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan diberi kesempatan untuk berkembang di sektor perdagangan sehingga dapat menghidupkan pertumbuhan perekonomian daerah;
b.bahwa sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar teijadi keseimbangan dengan perkembangan pasar rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ay at (1) dan Pasal 14 ay at (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
d.bahwa..... -2 Mengingat 8.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.Undang-Undang..... 3-
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
17.Peraturan Daerah.....
17.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 175);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 204); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMBINAAN SWALAYAN. DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjtnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui peijanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7.Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
8.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9.Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
10.Penataan..... I
10.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
11.Kemitraan adalah keijasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14.Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15.Mall/Plaza adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
16.Pusat Perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
17.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri/swalayan.
18.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
19.Department..... i
19.Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
20.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
22.Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
23.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ten tang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah pelaksana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25.Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SlUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangann dan jasa.
26.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang teijadi dan guna menemukan tersan gkany a. I

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat.

Pasal 3

Pengaturan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

a.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada;
b.mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
c.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang yang man tap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
e.memberdayakan potensi ekonomi daerah. BAB.UI RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis, pendirian dan batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b.penyelenggaraan;
c.perizinan;
d.kewajiban dan larangan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

JENIS, PENDIRIAN DAN BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

(1)Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
1. a.Pertokoan;
2. b.Mall/Plaza; dan
3. c.Pusat Perdagangan.
(2)Jenis Toko Swalayan terdiri dari:
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket;
3. c.Department store;
4. d.Hypermarket; dan
5. e.Perkulakan / grosir.

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Pendirian.... .1
(2)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.
(3)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan:
1. a.jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
2. b.memperhatikan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan pada masing-masing Kecamatan; dan
3. c.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak lokasi dan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan; dan/atau
5. e.pembekuan sementara izin usaha.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan membuat analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait dengan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
(2)Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri melipu.ti:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
4. d.rencana Kemitraan dengan UMKM;
5. e.penyerapan tenaga ketja;
6. f.ketahanan...... i
7. f.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
8. g.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
9. h.dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
10. i.tanggung jawab sosial perusahaan/ Corporate Social Responsibility. (3} Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ay at (1)^ untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi:
11. a.rencana Kemitraan dengan UMKM;
12. b.penyerapan tenaga keija;
13. c.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
14. d.dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
15. e.tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility.
(4)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten.
(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
(6)Basil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

Pasal 8

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modem dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir. Pasal 9. 12- Pasal 9.

(1)Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan; dan/atau
5. e.pembekuan sementara izin usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

a.Minimarket, kurang dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
b.Supermarket, lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
c.Department Store, lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
d.Hypermarket, lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e.Perkulakan, lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi).

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1)Berdasarkan permodalan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat digolongkan menjadi:
1. a.modal skala.... I -13
(2)
1. a.modal skala besar;
2. b.modal skala menengah; dan
3. c.modal skala kecil. Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…