DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang pemenuhan Hak Anak, kewajiban, larangan, perwalian dan pengangkatan Anak, Kabupaten Layak Anak, peran serta Masyarakat, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang. i 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang.
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindimgan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
18.Peraturan Daerah.....
18.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 203);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 231); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN ANAK. TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah. t
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah teijadinya kekerasan, eksplotasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
12.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi pidana.
14.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan deraj at ketiga.
16.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17.Narkotika.....
17.Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan lainnya, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran, perasaaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Human immunodeficiency virus/Acquired immune deficiency syndrome yang selanjutnya disingkat HIV-AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
19.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar Anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikain lebih lanjut.
20.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
21.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
22.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Keluarga, Masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
23.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
24.Eksploitasi terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
25.Perlakuan Salah terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
26.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
27.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah teijadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
28.Pengurangan Risiko. - 7
28.Pengurangan Risiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan Keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
29.Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
30.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang Tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang Tua, terdiri dari pengasuhan oleh Orang Tua asuh atau Orang Tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
31.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
32.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
33.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
34.Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
35.Keluarga Pengganti adalah Keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi Anak.
36.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
37.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pasal 2.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemenuhan Hak Anak;
b.kewajiban;
c.larangan;
d.perwalian dan pengangkatan Anak;
e.KLA;
f.peran serta Masyarakat;
g.pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 5

(1)Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan Keluarga Pengganti;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
1. a.hak atas nama sebagai identitas diri;
2. b.hak atas status kewarganegaraan;
3. c.hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya;
4. d.hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi;
5. e.hak perlindungan identitas;
6. f.hak berorganisasi..... g- h. i. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; hak atas perlindungan kehidupan pribadi; hak akses informasi yang layak; dan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai hairkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
2. b.hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
3. c.hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua;
4. d.hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali; dan
5. e.hak atas dukungan kesejahteraan.
(4)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, yaitu:
1. a.hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
2. b.hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
3. c.hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
4. d.hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
(5)Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
1. a.hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
2. b.hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
3. c.hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
4. d.hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
5. e.hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
(6)Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
1. a.hak untuk memperoleh perlindungan bagi ABH baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban; hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan; hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam pekeijaan terburuk bagi Anak; hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pomografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak. b. c. d. e.

Pasal 6

(1)Pcmenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan.

Pasal 7

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

a.Pencegahan;
b.Pengurangan Risiko Kerentanan;
c.Penanganan Korban;
d.penyediaan Sistem Informasi Data Anak; dam
e.bekeija sama dengan Forum Anak.

Pasal 8

Pencegaham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui upaya:

a.meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam mewujudkan Perlindungan Anak;
b.meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak; dan
c.meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 9

(1)Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan non elektronik
(2)Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan program pemenuhan Hak Anak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.
(3)Peningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kesempatan pada Anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau organisasi Anak Lainnya.

Pasal 10

Pengurangan Risiko Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 humf b, dilakukan melalui: Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan; Pengurangan Risiko Kerentanan di Lingkungan Pengasuhan; Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan; Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan Masyarakat; dan Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pekeijaaan. a. b. G. d. e.

Pasal 11

(1)
(2)Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui:
1. a.mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
2. b.pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/ atau mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…