DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, an tar kegiatan dan an tar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran 2021 barus digunakan pada Tahun 2022, maka perlu dilakukan Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan priori tas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati an tara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.306.461.438.000,00 bertambah sebesar Rp280.717.211.000,00 sehin^a menjadi Rp2.587.178.649.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1.pendapatan...
1.pendapatan Daerah

a.semula b, bertambah jumlah pendapatan setelah perubahan Daerah
1. 2.belanja Daerah
a.semula
b.bertambah jumlah belanja Daerah setelah perubahan
1. 3.pembiayaan Daerah
a.penerimaan pembiayaan 1) semula 2) bertambah jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.pengeluaran pembiayaan 1) semula 2) berkurang jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 3

Rp2.272.481.438.000,00 Rp32.032.352.000,00 Rp2.304.513.790.000,00 Rp2.283.011.438.000,00 Rp280.742.696.000,00 Rp2.563.754.134,000,00 Rp33.980.000.000,00 Rp248.684.859.000,00 Rp282.664.859.000,00 Rp23.450.000.000,00 Rp(25.485.000,00) Rp23.424.515.000,00 Rp259.240.344.000,00 Rp0,00 Rp391.068.378 Rpl4.851.383 000,00 .000,00 Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah 1) semula 2) bertambah jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan
b.pendapatan transfer 1) semula 2) bertambah jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp405.919.761.000,00 Rp 1.881.413.060 Rpl7.180.969 .000,00 ,000,00 Rpl.898.594.029.000,00 Pasal 4...

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.pajak Daerah 1) semula 2) bertambah jumlah pajak Daerah setelah perubahan
2. b.retribusi Daerah 1) semula 2) bertambah jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rpl45.412.500.000,00 RplO.390.000.000,00 Rpl55.802.500.000,00 Rpl3.531.511.000,00 Rpl.187.100.000,00 Rp 14.718.611.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rpl9.813.668.000,00 Rp(l 16.069.000,00) Rp 19.697.599.000,00 1) semula 2) berkurang jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah 1) semula Rp212.310.699.000,00 2) bertambah Rp3.390.352.000,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp215.701.051.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat 1) semula 2) berkurang jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
2. b.transfer antar daerah 1) semula 2) bertambah jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rpl.746.407.963.000,00 Rp( 10.806.031.000,00) Rpl.735.601.932.000,00 Rpl35.005.097.000,00 Rp27.987.000.000,00 Rpl62.992.097.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.belanja operasi; 1) semula 2) bertambah jumlah belanja operasi setelah perubahan Rpl.463.684.285.000,00 Rpl38.708.781.000,00 Rpl.602.393.066.000,00
b.belanja...
b.belanja modal 1) semula 2) bertambah jumlah belanja modal setelah perubahan
c.belanja tidak terduga 1) semula 2) berkurang jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
d.belanja transfer 1) semula 2) bertambah jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp408.438.844.000,00 Rpl64,844.106.000,00 Rp573.282.950.000,00 Rp40.000.000.000,00 Rp(30.923.526.000,00) Rp9.076.474.000,00 Rp370.888.309.000,00 Rp8.113.335.000,00 Rp379.001.644.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai 1) semula 2) bertambah jumlah belanja pegawai setelah perubahan
2. b.belanja barang dan jasa 1) semula 2) bertambah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
3. c.belanja hibah 1) semula 2) bertambah jumlah belanja hibah setelah perubahan
4. d.belanja bantuan sosial 1) semula 2) bertambah jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp944.632.250.000,00 Rp20.931.313.000,00 Rp965.563.563.000,00 Rp450.207.503.000,00 Rp85.555.486.000,00 Rp535.762.989.000,00 Rp47.026.432.000,00 Rp23.722.548.000,00 Rp70.748.980.000,00 Rp21.818.100.000,00 Rp8.499.434.000,00 Rp30.317.534.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah 1) semula 2) bertambah jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp6.648.831.000,00 Rpl.378.000.000,00 Rp8.026.831.000,00
2. b.belanja...
3. b.belanja modal peralatan dan mesin 1) semula Rpl29.571.896.000,00 2) bertambah Rp23.964.567.000,00 jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp153.536.463.000,00
4. c.belanja modal gedung dan bangunan 1) semula Rpl09.878.297.000,00 2) bertambah Rp66.309.511.000,00 jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rpl76.187.808.000,00
5. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) semula Rpl49.948.814.000,00 2) bertambah Rp75.822.794.000,00 jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan
6. e.belanja modal aset tetap lainnya 1) semula 2) berkurang jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp225.771.608.000,00 Rpl2.391.006.000,00 (Rp2.630.766.000,00) Rp9.760.240.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
1. a.semula Rp40.000.000.000,00
2. b.berkurang Rp(30.923.526.000,00) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp9.076.474.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil 1) semula 2) bertambah jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
2. b.belanja bantuan keuangan 1) semula 2) bertambah jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rpl5.825.776.000,00 Rpl.226.335.000,00 Rpl7.052.111.000,00 Rp355.062.533.000,00 Rp6.887.000.000,00 Rp361.949.533.000,00 Pasal 7...

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan 1) semula 2) bertambah jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.pengeluaran pembiayaan 1) semula 2) berkurang jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp33.980.000.000,00 Rp248.684.859.000,00 Rp282.664.859.000,00 Rp23.450.000.000,00 Rp{25.485.000,00) Rp23.424.515.000,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) semula 2) bertambah jumlah sisa lebih anggaran tahun setelah perubahan perhitungan sebelumnya Rp33.980.000.000,00 Rp248.684.859.000,00 Rp282.664.859.000,00

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah 1) semula 2) berkurang jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan
2. b.pemberian pinjaman Daerah 1) semula 2) bertambah jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp21.450.000.000,00 Rp(25.485.000,00) Rp21.424.515.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
(2)Keadaan...
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beijalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah an Daerah dan organisasi; rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintah an Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan be serta hasil dan sub kegiatan be serta keluaran;
5.Lampiran V...
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal; sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD; sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana keija Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD; sinkronisasi program prioritas nasional dengan perioritas Daerah; daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; daftar piutang Daerah; daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain; daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years); daftar dana cadangan; dan daftar pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019