DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.555.530.197.000,00 naik sebesar Rp104.888.014.000,00 sehingga menjadi Rp2.660.418.211.000,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.555.530.197.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) naik sebesar Rp104.888.014.000,00 (seratus empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.660.418.211.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah
1. 1.semula Rp2.475.530.197.000,00
2. 2.bertambah Rp6.197.898.000,00 jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.481.728.095.000,00
b.belanja Daerah
1. 1.semula Rp2.529.558.197.000,00
2. 2.bertambah Rp104.888.014.000,00 jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp2.634.446.211.000,00
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan pembiayaan a) semula Rp80.000.000.000,00 b) bertambah Rp98.690.116.000,00 jumlah… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp178.690.116.000,00
2. 2.pengeluaran pembiayaan a) semula Rp25.972.000.000,00 b) bertambah/berkurang Rp0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp25.972.000.000,00 jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp152.718.116.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah
1. 1.semula Rp603.023.969.000,00
2. 2.bertambah Rp45.080.096.000,00 jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp648.104.065.000,00
b.pendapatan transfer
1. 1.semula Rp1.872.506.228.000,00
2. 2.berkurang -Rp38.882.198.000,00 jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.833.624.030.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.pajak Daerah
  1. 1.semula Rp250.863.463.000,00
  2. 2.bertambah Rp16.300.537.000,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp267.164.000.000,00
2. b.retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp318.689.225.000,00
  2. 2.bertambah Rp23.875.808.000,00 jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp342.565.033.000,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula Rp22.571.300.000,00
  2. 2.bertambah Rp4.978.935.000,00 jumlah… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp27.550.235.000,00
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.semula Rp10.899.981.000,00
  2. 2.berkurang -Rp75.184.000,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp10.824.797.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp1.766.377.228.000,00
  2. 2.berkurang -Rp48.040.084.000,00 jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.718.337.144.000,00
2. b.transfer antar daerah
  1. 1.semula Rp106.129.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp9.157.886.000,00 jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp115.286.886.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasi
1. 1.semula Rp1.761.448.523.000,00
2. 2.bertambah Rp82.638.526.000,00 jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.844.087.049.000,00
b.belanja modal
1. 1.semula Rp309.732.966.000,00
2. 2.bertambah Rp15.688.763.000,00 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp325.421.729.000,00
c.belanja tidak terduga
1. 1.semula Rp10.000.000.000,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp0,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp10.000.000.000,00
d.belanja transfer
1. 1.semula Rp448.376.708.000,00
2. 2.bertambah Rp6.560.725.000,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp454.937.433.000,00 Pasal 6… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula Rp1.024.278.936.000,00
  2. 2.bertambah Rp21.531.724.000,00 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.045.810.660.000,00
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp638.057.729.000,00
  2. 2.bertambah Rp60.654.654.000,00 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp698.712.383.000,00
3. c.belanja hibah
  1. 1.semula Rp83.747.558.000,00
  2. 2.berkurang -Rp3.972.552.000,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp79.775.006.000,00
4. d.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp15.364.300.000,00
  2. 2.bertambah Rp4.424.700.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp19.789.000.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah
  1. 1.semula Rp5.000.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp24.705.000.000,00 jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp29.705.000.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp57.208.812.000,00
  2. 2.bertambah Rp16.892.347.000,00 jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp74.101.159.000,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula Rp127.224.858.000,00
  2. 2.berkurang -Rp51.066.424.000,00 jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp76.158.434.000,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula Rp114.446.670.000,00
  2. 2.bertambah Rp22.229.203.000,00 jumlah… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp136.675.573.000,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp5.509.626.000,00
  2. 2.bertambah Rp2.861.637.000,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp8.371.263.000,00
6. f.belanja modal aset lainnya
  1. 1.semula Rp343.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp67.000.000,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp410.000.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
1. a.semula Rp10.000.000.000,00
2. b.bertambah/berkurang Rp0,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp10.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil
  1. 1.semula Rp27.745.769.000,00
  2. 2.berkurang -Rp3.781.953.000,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp23.963.816.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan
  1. 1.semula Rp420.630.939.000,00
  2. 2.bertambah Rp10.342.678.000,00 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp430.973.617.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan
1. 1.semula Rp80.000.000.000,00
2. 2.bertambah Rp98.690.116.000,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp178.690.116.000,00
b.pengeluaran… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
b.pengeluaran pembiayaan
1. 1.semula Rp25.972.000.000,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp25.972.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1. a.semula Rp80.000.000.000,00
2. b.bertambah Rp98.690.116.000,00 jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp178.690.116.000,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: penyertaan modal Daerah
1. a.semula Rp25.972.000.000,00
2. b.bertambah/berkurang Rp0,00 jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp25.972.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a.lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e.lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g.lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
h.lampiran VIII… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
h.lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
i.lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan prioritas Daerah;
j.lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k.lampiran XI daftar piutang Daerah;
l.lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
m.lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
n.lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
o.lampiran XV daftar dana cadangan; dan
p.lampiran XVI daftar pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…