DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Boyolali

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018; Mengingat ....... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN ….. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 2.190.553.226.000,00
2.Belanja Daerah Rp 2.242.814.340.000,00 Defisit Rp (52.261.114.000,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 64.261.114.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 12.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 52.261.114.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 290.489.406.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.450.857.366.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 449.206.454.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp 90.550.000.000,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp 14.954.754.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 11.396.564.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp 173.588.088.000,00
(3)Dana Perimbangan.......
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 47.103.774.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 1.014.602.019.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 389.151.573.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp 77.357.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 120.556.279.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 216.435.985.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 34.857.190.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.337.820.292.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 904.994.048.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 953.429.742.000,00
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp 37.439.355.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 15.895.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp 10.550.476.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp 318.505.719.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung.......
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 73.000.601.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 369.898.349.000,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 462.095.098.000,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 64.261.114.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 12.000.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 64.000.000.000,00
2. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 261.114.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 7.000.000.000,00
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah Rp 5.000.000.000,00

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 2017 BUPATI BOYOLALI, SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, SRI ARDININGSIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, SURATNO Pembina NIP. 19660430 199503 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH ( /2017)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…