DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Konsep dan Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Pola Kepemimpinan, Organisasi dan Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Dimensi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur TIK, Perangkat Lunak dan Pengelolaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak, Pusat Kendali, Keamanan Data dan Informasi, Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan DUnia Usaha, Insentif dan Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keteijangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besamya bagi masyarakat;
b.bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya serta pelayanan publik melalui inovasi atau pembaharuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa guna memberikan landasan hukum di Daerah agar penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terlaksana secara berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang .... 7' /
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Pemermtah Daerah adalah Bupati sebaged unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Boyolali. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pusat Kendali adalah tempat untuk pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di wilayah Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan. 2. 3. 4. 5. 6.
7.Sistem .... 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Kabupaten Cerdas adalah pengelolaan Daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas adalah langkah lanjutan dari e-Govemment dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kineija yang lebih baik. Pencitraan Daerah Yang Cerdas adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien. Ekonomi Cerdas adalah tumpuan utama Kabupaten Pin tar dalam mewujudkan konsep Kabupaten Cerdas atau Kabupaten yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak. Kehidupan Cerdas adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun. Masyarakat Yang Cerdas adalah masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekeijaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju. Lingkungan Hidup Yang Cerdas adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat. Pemangku Kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Penyedia Layanan Kesehatan adalah Badan atau Perorangan yang menyediakan usaha yang diselenggarakan sendiri dan / atau secara bersama- sama dalam suatu organisasi untuk memeUhara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18.Aplikasi .... T
18.Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengeijakEin suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
19.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21.Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan adalah komitmen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghargai kepentingan para Pemangku Kepentingan, yaitu investor, pelanggan, karyawan, rekan bisnis, penduduk setempat, lingkungan dan Masyarakat umum.
22.Menara Microcell adalah bangunan menara yang berupa tiang tunggal dengan ketinggian maksimal 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, radio remote unit, baterai dan rectifier catu daya listrik.
23.Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
24.Jaringan Fiber Optik adalah sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik yang mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya.
25.Jaringan Radio Wireless adalah salah satu altematif media dalam jaringan telekomunikasi.
26.Ducting adalah penyaluran pipa berupa bahan atau material yang digunakan untuk mengarahkan atau menyalurkan udara atau lainnya ke arah tertentu.
27.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TTK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi an tar sarana/media.
28.Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada Masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan Daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastxuktur seita berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas di Daerah untuk membantu Masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan secara efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan serta memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kineija yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
b.pola kepemimpinan, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
c.dimensi dan program priori tas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
d.sumber daya manusia, infrastruktur TIK serta perangkat lunak;
e.Pusat Kendali;
f.keamanan Data dan Informasi;
g.hak dan kewajiban Pemangku Kepentingan;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i.kemitraan, peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
j.insentif dan penghargaan; dan
k.pendanaan.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi:

a.pengelolaan Daerah yang fokus kepada kineija ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup;
b.pengelolaan Daerah yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.pengelolaan Daerah untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif; dan
d.pengelolaan Daerah dengan dukungan Transformasi Digital berupa penggunaan internet of things, big data, machine to machine learning dan artificial intelligence.

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

a.inklusif;
b.proaktif;
c.beradaptasi;
d.berkelanjutan;
e.human-centric, {. memelihara;
g.transparan; h.aman;
i.inovasi;
j.kreatif;
k.interoperabilitas; dan
l.integrasi.

BAB III

POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI, DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas hams didukung dengan pola kepemimpinan birokrasi adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah.
(2)Pemerintah ....
(2)Pemerintah Daerah mengelola konsep Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara profesional, memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri dari:

a.Dewan Kabupaten Cerdas; dan
b.Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas.

Pasal 9

(1)
(2)
(3)Dewan Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi an tar berbagai Pemangku Kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya dengan unsur, sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.akademisi;
3. c.Masyarakat; dan
4. d.pelaku usaha. Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Susunan organisasi sebagai berikut:
5. a.ketua;
6. b.wakil ketua;
7. c.sekretaris; dan
8. d.unsur pendukung lainnya. Tugas Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
9. a.menyusun, membahas, menyempumakan rencana strategis penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
10. b.melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
11. c.memberikan
12. c.memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
(4)Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program Kabupaten Cerdas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…